Berita

Ketua IDI, Adib Khumaidi/Net

Kesehatan

IDI: Kalau Pemerintah Tidak Bisa Petakan Sebaran Virus Corona, Ya Lockdown

MINGGU, 22 MARET 2020 | 20:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ikatan Dokter Indonesia mengimbau pemerintah untuk segera mempertimbangkan opsi lockdown atau karantina wilayah.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Adib Khumaidi menyampaikan, lockdown merupakan langkah efektif guna menekan angka sebaran virus corona.

“Jadi kan kalau bisa terkait lockdown ini dilakukan, kalau pemerintah tidak bisa memetakan sebaran data virus corona ke seluruh kota, dan memetakan kepatuhan masyarakat untuk mengisolasi diri,” ujar Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/3).


Ia menyadari opsi lockdown butuh kesiapan yang matang dari pemerintah. Oleh karenanya, pilihan mengarantina wilayah itu dilakukan jika langkah-langkah selama ini dinilai tidak efektif.

“Seharusnya pemerintah bisa dengan segera memikirkan opsi lockdown ini. Jika peta sebaran meningkat, screening-nya juga, sehingga opsi lockdown itu harus dilakukan,” urainya.

Di samping itu, ia justru meragukan validitas rapid test yang akan dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diduga sebagai ODP maupin yang belum positif corona.

“Screening-nya harus secara tepat dan tidak ada masalah, peta sebarana virus langkah-langkah isolated seusai dengan peta dari rapid tadi, kita mendorongnya kalau rapid test itu harus dengan validaitas yang tinggi,” katanya.

“Jadi harus dipikirkan dan diisiapkan secara matang, bukan tidak mungkin opsi itu (lockdown) akan dilakukan, sebagai opsi terakhir kalau sebarannya mulai meluas,” tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya