Berita

Ketua IDI, Adib Khumaidi/Net

Kesehatan

IDI: Kalau Pemerintah Tidak Bisa Petakan Sebaran Virus Corona, Ya Lockdown

MINGGU, 22 MARET 2020 | 20:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ikatan Dokter Indonesia mengimbau pemerintah untuk segera mempertimbangkan opsi lockdown atau karantina wilayah.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Adib Khumaidi menyampaikan, lockdown merupakan langkah efektif guna menekan angka sebaran virus corona.

“Jadi kan kalau bisa terkait lockdown ini dilakukan, kalau pemerintah tidak bisa memetakan sebaran data virus corona ke seluruh kota, dan memetakan kepatuhan masyarakat untuk mengisolasi diri,” ujar Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/3).


Ia menyadari opsi lockdown butuh kesiapan yang matang dari pemerintah. Oleh karenanya, pilihan mengarantina wilayah itu dilakukan jika langkah-langkah selama ini dinilai tidak efektif.

“Seharusnya pemerintah bisa dengan segera memikirkan opsi lockdown ini. Jika peta sebaran meningkat, screening-nya juga, sehingga opsi lockdown itu harus dilakukan,” urainya.

Di samping itu, ia justru meragukan validitas rapid test yang akan dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diduga sebagai ODP maupin yang belum positif corona.

“Screening-nya harus secara tepat dan tidak ada masalah, peta sebarana virus langkah-langkah isolated seusai dengan peta dari rapid tadi, kita mendorongnya kalau rapid test itu harus dengan validaitas yang tinggi,” katanya.

“Jadi harus dipikirkan dan diisiapkan secara matang, bukan tidak mungkin opsi itu (lockdown) akan dilakukan, sebagai opsi terakhir kalau sebarannya mulai meluas,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya