Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Politik

Sejalan Saran Rizal Ramli, Ketum Demokrat: Sebelum Terlambat, Evaluasi APBN Untuk Relokasi Anggaran Kesehatan

JUMAT, 20 MARET 2020 | 14:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat menyarankan pemerintah agar melakukan relokasi APBN untuk dialokasikan ke sektor kesehatan. Sebab, anggaran sektor kesehatan sangat prioritas pada saat-saat wabah virus corona (Covid-19) sekarang ini.

Begitu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (20/3).

"Lakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus corona, utamanya fasilitas kesehatan," tegas AHY sapaan akrabnya.


Menurutnya, pemerintah bisa melakukan evaluasi APBN untuk sementara waktu memenuhi kebutuhan mendesak penanganan corona yang korbannya terus mengalami eskalasi. Terutama untuk perlindungan kesehatan dan fasilitas tenaga medis.

"Evaluasi APBN untuk merelokasi anggaran negara. Utamanya dari sektor-sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan; peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan," kata AHY.

Putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai, untuk saat ini langkah-langkah tersebut sedianya diarahkan untuk wilayah-wilayah rentan corona dan padat penduduk.

"Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat," pungkasnya.

Saran relokasi APBN ini pernah disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli beberapa hari lalu. Rizal menyarankan agar proyek infrastruktur dihentikan sementara, dan dialihkan ke sektor kesehatan. Sementara itu, hingga kemarin, data Gugus Tugas Penanganan Corona yang dibentuk pemerintah mencatata jumlah kasus positif mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya 227 kasus, melonjak naik menjadi 309 yang dinyatakan positif.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya