Berita

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Meski Terlambat, DPR Apresiasi Langkah Kemnaker Setop Kirim Pekerja Migran Ke Luar Negeri

KAMIS, 19 MARET 2020 | 21:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menghentikan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagaimana diinstruksikan lewat Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 151/2020.

Kepmen itu berisi tentang penghentian sementara penempatan PMI ke luar negeri karena terkait pandemi corona diberbagai belahan dunia. Meskipun keputusan tersebut terlambat, namun layak diapresiasi.

Begitu kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).


"Meskipun agak sedikit terlambat, Keputusan itu dinilai sudah sangat tepat. Dengan begitu, untuk sementara waktu, tidak boleh ada penempatan PMI ke seluruh negara. Ini harus dipatuhi. Tidak boleh dianggap enteng. Saya mengapresiasi langkah penghentian penempatan PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Saleh Daulay.

Saleh Daulay menyambut baik masih ada itikad baik dari pemerintah dalam rangka melindungi warganya yang masih dan akan ke luar negeri dari bahaya Covid-19.

Atas dasar itu, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini mengimbau kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta untuk mengindahkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

"Karena itu, LPTKS (lembaga penempatan tenaga kerja swasta) diharapkan dapat mematuhinya. Sebagai himbauan saja. Padahal, pada situasi seperti ini, kepmen itu harus dilaksanakan demi kebaikan bersama," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya