Berita

Prof Wiku Adisasmito/Net

Nusantara

Ternyata Banyaknya Pekerja Harian, Jadi Alasan Pemerintah Pilih Social Distancing Ketimbang Lockdown

RABU, 18 MARET 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perdebatan wacana lockdown atau isolasi wilayah karena wabah virus corona baru (Covid-19) masih saja bergulir hingga hari ini. Namun belakangan, pemerintah menegaskan diri untuk tidak melakukan upaya preventif tersebut.

Alih-alih justru Presiden Joko Widodo memilih untuk menerapkan social distancing atau pembatasan kegiatan sosial, sebagaimana yang paling awal dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun demikian, dipilihnya social distancing untuk meminamilisir angka terjangkitnya corona, dikarenakan alasan ekonomis.


Tim Pakar Gugus Tugas Percepatanan Penanganan virus corona baru (Covid-19), Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan alasan tersebut dalam keterangan pers di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka No. 38, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (18/3).

"Lockdown itu belum diambil oleh pemerintah karena lockdown itu artinya membatasi satu wilayah atau daerah. Itu memiliki implikasi ekonomi implikasi sosial dan implikasi keamanan," kata Guru Besar Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia ini.

Adapun alasan ekonomis dari diambilnya kebijakan social distancing, disebutkan Wiku Adisasmito, dengan cara mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di mana menurutnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang pekerjaannya didapatkan dari upah harian.

"Social distancing adalah yang paling efektif. Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian, dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan," kata Wiku Adisasmito.

"Karena dengan lockdown orang berada dirumah semua, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu, kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu (lockdown)," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya