Berita

Prof Wiku Adisasmito/Net

Nusantara

Ternyata Banyaknya Pekerja Harian, Jadi Alasan Pemerintah Pilih Social Distancing Ketimbang Lockdown

RABU, 18 MARET 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perdebatan wacana lockdown atau isolasi wilayah karena wabah virus corona baru (Covid-19) masih saja bergulir hingga hari ini. Namun belakangan, pemerintah menegaskan diri untuk tidak melakukan upaya preventif tersebut.

Alih-alih justru Presiden Joko Widodo memilih untuk menerapkan social distancing atau pembatasan kegiatan sosial, sebagaimana yang paling awal dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun demikian, dipilihnya social distancing untuk meminamilisir angka terjangkitnya corona, dikarenakan alasan ekonomis.


Tim Pakar Gugus Tugas Percepatanan Penanganan virus corona baru (Covid-19), Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan alasan tersebut dalam keterangan pers di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka No. 38, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (18/3).

"Lockdown itu belum diambil oleh pemerintah karena lockdown itu artinya membatasi satu wilayah atau daerah. Itu memiliki implikasi ekonomi implikasi sosial dan implikasi keamanan," kata Guru Besar Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia ini.

Adapun alasan ekonomis dari diambilnya kebijakan social distancing, disebutkan Wiku Adisasmito, dengan cara mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di mana menurutnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang pekerjaannya didapatkan dari upah harian.

"Social distancing adalah yang paling efektif. Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian, dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan," kata Wiku Adisasmito.

"Karena dengan lockdown orang berada dirumah semua, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu, kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu (lockdown)," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya