Berita

Sejumlah menteri harus bertanggung jawab terkait masuknya 49 TKA China di Kendari/Repro

Politik

49 TKA China Lolos Di Bandara Haluoleo, Pengamat: Copot Menterinya!

RABU, 18 MARET 2020 | 11:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya langsung mencopot menteri terkait yang telah lalai dengan membiarkan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk melalui Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu lalu (15/3).

Karena, hal tersebut pernah dilakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang tegas mencopot pejabat terkait karena dianggap lengah memasukkan wisatawan asing dari China, tempat asal mula virus corona.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (18/3).


"Harusnya dicopot (menteri terkait). TKA masuk Indonesia harus melalui prosedur yang baku dan menggunakan standar internasional. Jika ada suatu kesalahan, maka para pejabatnya harus bertanggung jawab," tegas Ujang Komarudin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai, bentuk tanggung jawab pejabat selevel menteri hingga jajarannya yang lalai dalam situasi seperti saat ini sangat dibutuhkan. Karena itu, ketegasan seorang Presiden Jokowi dipertaruhkan untuk melindungi warganya.

"Siapa pun dia. Termasuk menterinya. Harusnya dicopot," kata Ujang Komarudin.

Jika mengacu kewenangan dalam urusan imigrasi, ketenagakerjaan, hingga investasi dalam negeri dan kesehatan warga negara, maka Menkes, Menkunham, Menaker, dan Menko Maritim dan Investasi merupakan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

Lebih jauh, Ujang Komarudin justru pesimistis dengan sikap pemerintah terhadap 49 TKA asal China yang masuk melalui Bandara Haluoleo Kendari.

"Tapi di Indonesia tak mungkin dicopot. Paling hanya ditegur," tukasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya