Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Dunia

Lembaga Australia Kritik Jokowi Habis-habisan: Pemerintah Daerah Mengambil Tindakan Sendiri Karena Sudah Tidak Percaya Lagi

RABU, 18 MARET 2020 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wabah virus corona yang mulai merebak di Indonesia kian menimbulkan keresahan, terlebih jumlah kasus terus meningkat.  

Sejak pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret lalu hingga Rabu (18/3), kasus virus corona mencapai 172 kasus dan angka kematian tercatat 5 orang.

Respon pemerintah Indonesia terhadap penanganan wabah virus corona rupanya menjadi sorotan warga Australia. Sebuah lembaga indepent yang berbasis di Sydney, Ausralia, Lowy Institute, mengritik habis-habisan cara Jokowi menangani wabah ini.


Dalam laman resminya, lowyinstitute.org, lembaga itu mengungkapkan kelemahan gaya kepemimpinan Jokowi.

Lembaga itu menilai respon Jokowi terhadap wabah ini sangat mencemaskan.

“Menggandeng Menteri Kesehatan yang memberi saran dengan doa akan membantu menjaga orang Indonesia aman dari virus, ternyata tidak dapat mengatasi masalah," tulis Lowy Institute.
Lembaga itu juga menyoroti jumlah populasi Indonesia yang besar.

"Banyak ilmuwan (dan warga negara) takut terhadap penyebaran di Indonesia, dengan populasi lebih dari 260 juta orang, resiko yang lebih besar. Pantas saja jika orang kaya di Indonesia telah memilih tinggal di Singapura sebelum negara itu membatasi arus keluar masuk negara itu,” kritik lembaga tersebut.

Jokowi juga dinilai kurang transparan dan terlihat menahan informasi terkait data dan penyebarannya dengan alasan tidak ingin membuat kepanikan. Jokowi harus jauh lebih terbuka ketika mengurus krisis kesehatan masyarakat seperti wabah virus corona ini, bukan hanya mementingkan dampak di bidang ekonomi saja.

Jokowi dinilai plin plan, dengan mengoreksi keputusannya bahwa ia telah membentuk tim "respon cepat" untuk mengatasi krisis, namun ia kemudian menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil kendali.

Lowy Institute menyebut, gaya Jokowi yang terbiasa membangun sesuatu dari bawah 'go to the ground' dan melakukan pemeriksaan langsung, dinilai tidak tepat untuk diterapkan untuk krisis besar macam virus corona.

Lembaga yang berbasis di Sydney ini juga menyoroti aksi Terawan memberikan paket jamu, ramuan herbal tradisional dari Jokowi ke tiga pasien yang sembuh dari Covid-19.

"Salah satu alasan bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan tindakan mereka sendiri adalah karena mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jokowi untuk mengelola wabah," kritikan lembaga think tank tersebut.

Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta permasalahan kesehatan. Sistem rumah sakit pun menjadi lemah karena kurangnya dana.

Sulit bagi Jokowi untuk bisa memperbaiki nasib negara dan pemerintahannya dalam dua periode jabatannya. Walaupun ia, misalnya, mengambil pendekatan reformasi yang lebih radikal.

“Tetapi sekarang, mesti lebih dari sebelumnya. Pemerintahnya perlu bergerak melampaui sikapnya yang berbeda, reaktif, dan mengembangkan strategi yang koheren dan jelas untuk mengatasi krisis kesehatan yang menguji kita semua, tetapi dapat menghantam Indonesia dengan keras," saran mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya