Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Dunia

Lembaga Australia Kritik Jokowi Habis-habisan: Pemerintah Daerah Mengambil Tindakan Sendiri Karena Sudah Tidak Percaya Lagi

RABU, 18 MARET 2020 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wabah virus corona yang mulai merebak di Indonesia kian menimbulkan keresahan, terlebih jumlah kasus terus meningkat.  

Sejak pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret lalu hingga Rabu (18/3), kasus virus corona mencapai 172 kasus dan angka kematian tercatat 5 orang.

Respon pemerintah Indonesia terhadap penanganan wabah virus corona rupanya menjadi sorotan warga Australia. Sebuah lembaga indepent yang berbasis di Sydney, Ausralia, Lowy Institute, mengritik habis-habisan cara Jokowi menangani wabah ini.


Dalam laman resminya, lowyinstitute.org, lembaga itu mengungkapkan kelemahan gaya kepemimpinan Jokowi.

Lembaga itu menilai respon Jokowi terhadap wabah ini sangat mencemaskan.

“Menggandeng Menteri Kesehatan yang memberi saran dengan doa akan membantu menjaga orang Indonesia aman dari virus, ternyata tidak dapat mengatasi masalah," tulis Lowy Institute.
Lembaga itu juga menyoroti jumlah populasi Indonesia yang besar.

"Banyak ilmuwan (dan warga negara) takut terhadap penyebaran di Indonesia, dengan populasi lebih dari 260 juta orang, resiko yang lebih besar. Pantas saja jika orang kaya di Indonesia telah memilih tinggal di Singapura sebelum negara itu membatasi arus keluar masuk negara itu,” kritik lembaga tersebut.

Jokowi juga dinilai kurang transparan dan terlihat menahan informasi terkait data dan penyebarannya dengan alasan tidak ingin membuat kepanikan. Jokowi harus jauh lebih terbuka ketika mengurus krisis kesehatan masyarakat seperti wabah virus corona ini, bukan hanya mementingkan dampak di bidang ekonomi saja.

Jokowi dinilai plin plan, dengan mengoreksi keputusannya bahwa ia telah membentuk tim "respon cepat" untuk mengatasi krisis, namun ia kemudian menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil kendali.

Lowy Institute menyebut, gaya Jokowi yang terbiasa membangun sesuatu dari bawah 'go to the ground' dan melakukan pemeriksaan langsung, dinilai tidak tepat untuk diterapkan untuk krisis besar macam virus corona.

Lembaga yang berbasis di Sydney ini juga menyoroti aksi Terawan memberikan paket jamu, ramuan herbal tradisional dari Jokowi ke tiga pasien yang sembuh dari Covid-19.

"Salah satu alasan bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan tindakan mereka sendiri adalah karena mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jokowi untuk mengelola wabah," kritikan lembaga think tank tersebut.

Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta permasalahan kesehatan. Sistem rumah sakit pun menjadi lemah karena kurangnya dana.

Sulit bagi Jokowi untuk bisa memperbaiki nasib negara dan pemerintahannya dalam dua periode jabatannya. Walaupun ia, misalnya, mengambil pendekatan reformasi yang lebih radikal.

“Tetapi sekarang, mesti lebih dari sebelumnya. Pemerintahnya perlu bergerak melampaui sikapnya yang berbeda, reaktif, dan mengembangkan strategi yang koheren dan jelas untuk mengatasi krisis kesehatan yang menguji kita semua, tetapi dapat menghantam Indonesia dengan keras," saran mereka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya