Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Dunia

Lembaga Australia Kritik Jokowi Habis-habisan: Pemerintah Daerah Mengambil Tindakan Sendiri Karena Sudah Tidak Percaya Lagi

RABU, 18 MARET 2020 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wabah virus corona yang mulai merebak di Indonesia kian menimbulkan keresahan, terlebih jumlah kasus terus meningkat.  

Sejak pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret lalu hingga Rabu (18/3), kasus virus corona mencapai 172 kasus dan angka kematian tercatat 5 orang.

Respon pemerintah Indonesia terhadap penanganan wabah virus corona rupanya menjadi sorotan warga Australia. Sebuah lembaga indepent yang berbasis di Sydney, Ausralia, Lowy Institute, mengritik habis-habisan cara Jokowi menangani wabah ini.


Dalam laman resminya, lowyinstitute.org, lembaga itu mengungkapkan kelemahan gaya kepemimpinan Jokowi.

Lembaga itu menilai respon Jokowi terhadap wabah ini sangat mencemaskan.

“Menggandeng Menteri Kesehatan yang memberi saran dengan doa akan membantu menjaga orang Indonesia aman dari virus, ternyata tidak dapat mengatasi masalah," tulis Lowy Institute.
Lembaga itu juga menyoroti jumlah populasi Indonesia yang besar.

"Banyak ilmuwan (dan warga negara) takut terhadap penyebaran di Indonesia, dengan populasi lebih dari 260 juta orang, resiko yang lebih besar. Pantas saja jika orang kaya di Indonesia telah memilih tinggal di Singapura sebelum negara itu membatasi arus keluar masuk negara itu,” kritik lembaga tersebut.

Jokowi juga dinilai kurang transparan dan terlihat menahan informasi terkait data dan penyebarannya dengan alasan tidak ingin membuat kepanikan. Jokowi harus jauh lebih terbuka ketika mengurus krisis kesehatan masyarakat seperti wabah virus corona ini, bukan hanya mementingkan dampak di bidang ekonomi saja.

Jokowi dinilai plin plan, dengan mengoreksi keputusannya bahwa ia telah membentuk tim "respon cepat" untuk mengatasi krisis, namun ia kemudian menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil kendali.

Lowy Institute menyebut, gaya Jokowi yang terbiasa membangun sesuatu dari bawah 'go to the ground' dan melakukan pemeriksaan langsung, dinilai tidak tepat untuk diterapkan untuk krisis besar macam virus corona.

Lembaga yang berbasis di Sydney ini juga menyoroti aksi Terawan memberikan paket jamu, ramuan herbal tradisional dari Jokowi ke tiga pasien yang sembuh dari Covid-19.

"Salah satu alasan bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan tindakan mereka sendiri adalah karena mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jokowi untuk mengelola wabah," kritikan lembaga think tank tersebut.

Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta permasalahan kesehatan. Sistem rumah sakit pun menjadi lemah karena kurangnya dana.

Sulit bagi Jokowi untuk bisa memperbaiki nasib negara dan pemerintahannya dalam dua periode jabatannya. Walaupun ia, misalnya, mengambil pendekatan reformasi yang lebih radikal.

“Tetapi sekarang, mesti lebih dari sebelumnya. Pemerintahnya perlu bergerak melampaui sikapnya yang berbeda, reaktif, dan mengembangkan strategi yang koheren dan jelas untuk mengatasi krisis kesehatan yang menguji kita semua, tetapi dapat menghantam Indonesia dengan keras," saran mereka.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya