Berita

Ketua ProDEM Iwan Sumule/Net

Kesehatan

Ketua ProDEM: Strategi Jokowi Bekerja Dalam Senyap Bikin Pemerintah Daerah Jalan Sendiri

SENIN, 16 MARET 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Situasi yang sedang terjadi belakangan ini terkait penanganan penyebaran virus baru corona atau Covid-19 patut disesali.

Pemerintah Pusat memilih bekerja dalam senyap. Sementara Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan rakyat akhirnya bergerak sendiri.

Demikian dikatakan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau ProDem Iwan Sumule dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu, Senin pagi (16/3).


“Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi beberapa hari lalu WHO sudah mengingatkan soal transparansi informasi corona. Keterbukaan informasi itu diperlukan karena WHO sudah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Agar penanganan dan penanggulangan corona dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Iwan Sumule.

Menurut dia, semestinya sejak beberapa waktu lalu Presiden Jokowi telah menyatakan "Darurat Corona" agar penanganan dan penanggulangan dapat dilakukan secara maksimal, terpusat, terkoordinasi, dan sistematis.

“Sementara sekarang, pemerintah daerah tampak berjalan sendiri dalam melakukan penanganan dan penanggulangan penyebaran corona,” sambungnya.

Iwan Sumule yang juga politisi Partai Gerindra mengatakan situasi yang terjadi ini sangat memprihatikan. Situasi semakin diperburuk karena Jokowi justru memilih bekerja dalam senyap dan melibatkan lembaga intelijen.

“Hal ini justru menunjukan ketidakpahaman dan ketidakmampuan Presiden dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19,” demikian Iwan Sumule.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya