Berita

Jokowi-Maruf/Net

Politik

Gerindra: Pemerintahan Jokowi-Maruf Baiknya Di-Lockdown Sementara Ganti TNI-Polri

MINGGU, 15 MARET 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Virus corona baru atau Covid-19 telah menyebar di Indonesia. Bahkan seorang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut dinyatakan sebagai salah satu pasien positif corona bersama 95 orang lainnya.

Atas sebaran Covid-19 di kalangan istana tersebut, maka Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar untuk sementara pemerintahan di-lockdown.

“Caranya menonaktifkan Joko Widodo dan kabinetnya agar penyebaran virus corona bisa diatasi dengan cepat,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (15/3).


Sedang tugas pemerintahan untuk sementara dipegang oleh TNI dibantu oleh Polri. Hal ini, kata Arief, perlu dilakukan karena penyebaran virus corona sudah masuk dalam kategori darurat.

Menurutnya, usulan itu memang terbilang nyelenah. Tapi negara China sudah lebih dulu melakukannya. Presiden China, Xi Jinping telah melakukan lockdown pemerintahan dengan menugaskan tentara China untuk mengambil alih roda pemerintahan. Proses ini berlangsung ini kondisi kembali terkendali.

“Hanya TNI dan Polri yang sanggup menjalankan pemerintahan sementara dalam menanggulangi virus corona,” sambungnya.

Untuk itu, MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus segera bersidang untuk mengambil langkah langkah kebijakan lockdown terhadap pengoperasian jalannya pemerintahan untuk sementara dan diserahkan pada TNI dan Polri.

“Sebab TNI dan POLRI merupakan institusi yang anggotanya tidak ikut dalam pemilu sehingga masuk golongan netral,” urainya.

“Dan jika sudah terkendali, maka pemerintahan Joko Widodo-Maruf amin dan kabinetnya di-unlock atau dioperasikan kembali dan dipimpin Joko Widodo,” tutup Arief Poyuono.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya