Berita

Jokowi-Maruf/Net

Politik

Gerindra: Pemerintahan Jokowi-Maruf Baiknya Di-Lockdown Sementara Ganti TNI-Polri

MINGGU, 15 MARET 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Virus corona baru atau Covid-19 telah menyebar di Indonesia. Bahkan seorang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut dinyatakan sebagai salah satu pasien positif corona bersama 95 orang lainnya.

Atas sebaran Covid-19 di kalangan istana tersebut, maka Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar untuk sementara pemerintahan di-lockdown.

“Caranya menonaktifkan Joko Widodo dan kabinetnya agar penyebaran virus corona bisa diatasi dengan cepat,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (15/3).


Sedang tugas pemerintahan untuk sementara dipegang oleh TNI dibantu oleh Polri. Hal ini, kata Arief, perlu dilakukan karena penyebaran virus corona sudah masuk dalam kategori darurat.

Menurutnya, usulan itu memang terbilang nyelenah. Tapi negara China sudah lebih dulu melakukannya. Presiden China, Xi Jinping telah melakukan lockdown pemerintahan dengan menugaskan tentara China untuk mengambil alih roda pemerintahan. Proses ini berlangsung ini kondisi kembali terkendali.

“Hanya TNI dan Polri yang sanggup menjalankan pemerintahan sementara dalam menanggulangi virus corona,” sambungnya.

Untuk itu, MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus segera bersidang untuk mengambil langkah langkah kebijakan lockdown terhadap pengoperasian jalannya pemerintahan untuk sementara dan diserahkan pada TNI dan Polri.

“Sebab TNI dan POLRI merupakan institusi yang anggotanya tidak ikut dalam pemilu sehingga masuk golongan netral,” urainya.

“Dan jika sudah terkendali, maka pemerintahan Joko Widodo-Maruf amin dan kabinetnya di-unlock atau dioperasikan kembali dan dipimpin Joko Widodo,” tutup Arief Poyuono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya