Berita

Jokowi-Maruf/Net

Politik

Gerindra: Pemerintahan Jokowi-Maruf Baiknya Di-Lockdown Sementara Ganti TNI-Polri

MINGGU, 15 MARET 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Virus corona baru atau Covid-19 telah menyebar di Indonesia. Bahkan seorang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut dinyatakan sebagai salah satu pasien positif corona bersama 95 orang lainnya.

Atas sebaran Covid-19 di kalangan istana tersebut, maka Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar untuk sementara pemerintahan di-lockdown.

“Caranya menonaktifkan Joko Widodo dan kabinetnya agar penyebaran virus corona bisa diatasi dengan cepat,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (15/3).


Sedang tugas pemerintahan untuk sementara dipegang oleh TNI dibantu oleh Polri. Hal ini, kata Arief, perlu dilakukan karena penyebaran virus corona sudah masuk dalam kategori darurat.

Menurutnya, usulan itu memang terbilang nyelenah. Tapi negara China sudah lebih dulu melakukannya. Presiden China, Xi Jinping telah melakukan lockdown pemerintahan dengan menugaskan tentara China untuk mengambil alih roda pemerintahan. Proses ini berlangsung ini kondisi kembali terkendali.

“Hanya TNI dan Polri yang sanggup menjalankan pemerintahan sementara dalam menanggulangi virus corona,” sambungnya.

Untuk itu, MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus segera bersidang untuk mengambil langkah langkah kebijakan lockdown terhadap pengoperasian jalannya pemerintahan untuk sementara dan diserahkan pada TNI dan Polri.

“Sebab TNI dan POLRI merupakan institusi yang anggotanya tidak ikut dalam pemilu sehingga masuk golongan netral,” urainya.

“Dan jika sudah terkendali, maka pemerintahan Joko Widodo-Maruf amin dan kabinetnya di-unlock atau dioperasikan kembali dan dipimpin Joko Widodo,” tutup Arief Poyuono.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya