Berita

Konferensi pers Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dan Reformasi Ekosistem Ketenagakerjaan/Istimewa

Politik

Peneliti Indeks: Sistem Ketenagakerjaan Harus Direformasi

SABTU, 14 MARET 2020 | 04:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di Indonesia harus direformasi. Hal itu lantaran adanya fase demografi yang akan membuat jumlah tenaga kerja baru meningkat secara signifikan.

Hal itu disampaikan peneliti Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) Nanang Sunandar, dalam konferensi pers 'Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dan Reformasi Ekosistem Ketenagakerjaan' yang dihadiri sejumlah tokoh di Jakarta.

“Tentunya hal ini menuntut lebih banyak lapangan kerja baru,” jelas Nanang, Jumat (13/3).


Salah satu yang disoroti adalah soal ancaman peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, hal itu bisa diantisipasi dengan menghilangkan beragam kendala yang menghambat perkembangan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.

Berkenaan dengan hal itu, ia pun menilai adanya Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja perlu dipertimbangkan.

“Jika nanti RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang, masyarakat akan lebih mudah membuka mau pun mengembangkan bisnis dan akan lebih banyak lapangan kerja baru yang tercipta,” tuturnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, kata Nanang, adalah keterbukaan pasar. Keterbukaan ini akan membuat kondisi lebih kompetitif dan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi.

Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Pemimpin Redaksi Suara Kebebasan, Adinda Tenriangke Muchtar; serta Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhammad Rifki Fadilah.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya