Kehadiran omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) diyakini akan menjadi bumerang bagi partai politik yang mendukung RUU sapu jagad tersebut dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Bukan tanpa alasan, saat ini RUU yang telah berada di meja DPR RI itu banyak ditentang para buruh. Sedangkan suara buruh dalam pemilu sangat penting diperhitungkan.
"Omnibus law diterapkan, siap-siap parpol pendukung pada pemilu mendatang akan kehilangan suaranya," kata Ketum Serikat Buruh BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/3).
Menurut Arief, kekuatan buruh terbukti kuat saat gelaran Pemilu 2004 silam. Saat itu, PDIP sebagai partai politik utama yang melahirkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mendapatkan perolehan suara yang turun drastis dibanding Pemilu 1999.
"Suara di Pemilu 2004 jatuh hingga 50 persen dari Pemilu 1999, di mana Pemilu 1999 PDIP mendapatkan 33,74 % suara dan di Pemilu 2004 mendapatkan 15.21 %. Puncaknya kekalahan Megawati-Hasyim dalam Pilpres 2004 oleh SBY-JK," tegas Arief yang uga Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
"Saat itu, hampir 90 persen buruh meninggalkan PDIP dan Ibu Megawati," sambungnya.
Oleh karenanya, penolakan buruh terhadap omnibus law yang saat ini menggema tak bisa dipandang sebelah mata. Khusus untuk Jokowi, posisinya kini tak memiliki kepentingan politik di 2024.
"Sehingga wajar Joko Widodo memaksakan UU omnibus law bisa segera ditetapkan karena tidak akan punya pengaruh besar terhadap karier politiknya setelah jadi presiden," tandasnya.
