Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Pemerintah Didesak Bentuk Satgas, Komisi IX: Sekarang Panglima Untuk Corona Siapa?

KAMIS, 12 MARET 2020 | 17:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diharapkan segera membentuk satuan gugus tugas (Satgas) khusus untuk menangani virus corona baru (Covid-19) yang telah mewabah di Indonesia. Sebagaimana pernah dilakukan pemerintah terdahulu saat wabah flu burung menerjang tanah air.

Karena itu, koordinasi satu pintu penanganan Covid-19 ini mesti segera dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada miskomunikasi antara pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga terkakit.

Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/3).


"Nah, sekarang kan sudah melebar, meluas dan sudah banyak juga yang terinfeksi dan sudah ada korban yang meninggal dunia. Sudah saatnya negara atau pemerintah membentuk Komnas atau Satgas atau apa. Kan dulu waktu flu burung itu langsung ada untuk penanganan," kata Saleh Daulay.

Dengan adanya Satgas Corona, masyarakat bisa merasa terlindungi dan mendapat panduan secara khusus untuk mengatasi wabah yang telah merenggut lebih dari 4600 jiwa di dunia.

"Masyarakat nantinya punya guidance (bimbingan) atau panduan mengatasi ini (Corona). Jadi tidak lagi parsial, misalnya Kemenkes bicara seperti ini kemudian KSP bicara yang lain lagi. Jadi koordinasi ini penting," tegasnya.

"Sampai sekarang kalau ditanya, siapa sih sebetulnya panglima untuk mengatasi masalah corona ini? Kan kita juga belum tahu," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya