Berita

Panic Buying karena corona/Net

Politik

DPR Desak Pemerintah Sosialisasi Standar Penanganan Corona Hingga Ke Daerah

KAMIS, 12 MARET 2020 | 15:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta segera mempersiapkan modul sosialisasi penanganan virus corona hingga ke jajaran pemerintah terbawah, dalam hal ini pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung berkenaan dengan jumlah pasien positif corona yang kian bertambah.

"Jajaran kepala daerah harus mengetahuinya sehingga mereka bisa menyosialisasikan hingga tiap desa. Sekaligus fasilitas-fasilitas kesehatan yang sesuai standar harus disiapkan di daerah secara berjenjang hingga rujukan nasional,” ujar Martin Manurung di Jakarta, Kamis (12/3).


Dengan sosialisasi berjenjang hingga tingkat pemerintahan terbawah itu, diharapkan masyarakat bisa mengetahui ke mana mereka harus datang untuk memperoleh pertolongan medis.

Untuk menghindari penambahan virus bawaan baru, Ketua DPP Partai Nasdem bidang Hubungan Luar Negeri ini juga meminta pemerintah membatasi keluar masuknya manusia ke negara-negara yang terinfeksi virus corona.

“Dalam jangka pendek memang pembatasan itu akan berdampak bagi industri penerbangan dan bandara. Tetapi, pada saat ini hal itu tidak terelakkan," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya tambahan orang yang dinyatakan positif virus corona. Hingga Rabu sore (11/3), di Indonesia ada 34 kasus yang dinyatakan pasien positif Covid-19.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya