Berita

Puan Maharani/Net

Politik

Pembantu Jokowi Tidak Cekatan Tanggapi Saran Brilian Puan Maharani

KAMIS, 12 MARET 2020 | 08:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dianggap telah mengabaikan saran dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan wakil rakyat seluruh Indonesia. Saran itu adalah tentang pembuatan satuan tugas penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyampaikan pemerintah seharusnya mendengarkan dan melaksanakan saran yang dilontarkan dari DPR RI, terlebih jika saran datang dari sang ketua.

“Pemerintah sangat terlambat membuat satgas tersebut, padahal ketua DPR sudah menyampaikan perintah itu. Harusnya mereka mendengar dan melaksanakan langsung saran atau perintah DPR,” ujar Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/3).


Emrus lantas menyinggung para pembantu Presiden Joko Widodo yang juga terkesan abai pada saran Puan. Menteri yang bersangkutan dengan kasus corona, seperti Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto seharusnya peka dan bergerak cepat mengantisipasi virus mematikan asal Wuhan, China tersebut.

Terlebih lagi, lanjutnya, Puan Maharani telah memberi saran brilian untuk segera mewanti-wanti sebaran virus yang muncul Desember 2019 lalu itu sejak jauh hari.

“Tapi ini menterinya tidak kreatif, inovatif, dan reaktif atas virus corona ini. Masak apa-apa harus dengan presiden yang bicara,” urainya.

Emrus kembali menegaskan dalam penanganan virus corona ini pemerintah sangat lamban dan tidak mengindahkan saran dari DPR.

“Sangat setuju apa yang disampaikan Ibu Puan Maharani, pemerintah dalam hal ini lamban bekerja,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya