Berita

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net

Politik

Beberkan Bukti Dugaan Korupsi Ahok, Ubedilah Badrun Minta Jokowi Gandeng KPK Sebelum Pilih 'Gubernur' IKN

RABU, 11 MARET 2020 | 21:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo didesak untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum menentukan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

Desakan itu muncul dari Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun.

Ubedilah mengatakan, salah satu calon 'Gubernur' IKN yang telah disampaikan Presiden Jokowi kepada publik memiliki rapor merah di KPK.

Sosok yang dimaksud Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini ialah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Ubedilah, sosok Ahok yang dicalonkan sebagai 'Gubernur' IKN menuai pro dan kontra. Namun lebih cenderung dipandang berpotensi negatif dari masyarakat Indonesia.

"Tentu bukan sekadar karena Ahok pernah terbukti dimuka hukum telah melakukan penistaan agama sehingga ia dipenjara, tetapi berdasarkan laporan tahun 2017 ke KPK terkait Ahok masih melekat perkara dugaan korupsi yang belum ditindaklanjuti oleh KPK," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).

Ubedilah pun membeberkan bukti-bukti dugaan keterlibatan Ahok dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pertama kata Ubedilah, Ahok diduga telah mengubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated.

Kedua, Ahok telah mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU 15/2004.

Ketiga, Ahok dinilai melakukan potensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 UU 2/2012 dan Pasal 2 Perpres 71/2012.

Keempat, berpotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya diduga digelapkan.

Terakhir, berpotensi tambahan kerugian negara miliaran rupiah dari sewa lahan, dan bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri 17/2007, PP 27/2014 dan UU 17/2003.

"Laporan di KPK tahun 2017 terkait kasus dugaan korupsi Ahok itu tidak pernah ditindaklanjuti. Alasannya berdasarkan keterangan KPK saat itu, Ahok tidak memiliki niat jahat. Ini aneh argumen KPK saat itu, bagaimana KPK mengukur niat seseorang terkait tindakan koruptif?," jelas Ubedilah.

Dengan demikian, Presiden Jokowi harus melihat track record terhadap seseorang yang akan dijadikan sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi penting Jokowi liat track record soal integritas seseorang, bahkan perlu libatkan KPK dalam mengangkat pejabat, minimal cek data di KPK," tegas Ubedilah.

"Mempertimbangkan track record semacam ini tidak hanya berlaku untuk Ahok, tetapi siapapun yang akan diangkat menjadi Gubernur Ibu kota baru harus dicek track recordnya terkait dugaan kasus korupsi tertentu," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya