Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Pemerintah Bakal Tambah PBLN

Pos Lintas Batas Negara (PBLN) yang terkontrol dapat meningkatkan pendapatan negara. Tepatnya melalui bea masuk dan keluar yang otomatis akan menguatkan postur APBN. Sehingga pemerintah ke depan akan terus menambah PBLN di titik-titik perbatasan negara.

Begitu yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, usai Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (11/3).

“Kita harus menertibkan lalu lintas orang dan barang, dengan memperbanyak pos lintas batas. Lalu lintas barang yang tidak terkontrol otomatis akan mengurangi pendapatan negara,” kata Tito.

Pentingnya kontrol terhadap PBLN, kata Tito, merupakan bagian dari keamanan nasional. Karena saat ini, dinilai masih banyak jalur lintas tradisional atau biasa disebut jalur tikus yang kerap dimanfaatkan penyelundup, baik orang maupun barang, secara ilegal.

“Ya kalau barangnya cuma sembako kecil-kecilan, tapi kalau itu narkotik kemudian barang kimia yang berbahaya, detonator untuk bom, bom ikan atau bom oleh teroris, lintas batas orangnya adalah human trafficking, penyelundupan senjata kemudian terorisme, itu kan berbahaya buat negara,” papar mantan Kapolri ini.

Untuk itu, sambung Tito, pada periode pertama Presiden Joko Widodo telah membangun sekaligus memoderinisasi 7 PBLN. Tiga di Kalimantan, 3 di NTT, dan 1 di Papua. Tahun ini, pemerintah menargetkan bakal membangun 11 PBLN. Satu PBLN sudah selesai dibangun di Ende.

“Kita harapkan paling telat awal tahun depan selesai, sehingga bisa bertambah lagi 11. Baru kemudian ada beberapa lagi yang akan dibangun secara bertahap sampai dengan 2024,” jelas Tito.

Jenderal Purnawirawan Polri itu mengungkapkan, target pemerintah membangun PBLN ialah di pulau Kalimantan. Sebab di sana masih banyak garis tapal batas dengan negara tetangga yang belum jelas.