Berita

BUMN didorong untuk memproduksi masker secara mandiri/Net

Politik

DPR Dorong BUMN Produksi Masker Guna Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

RABU, 11 MARET 2020 | 12:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Semenjak pengumuman pemerintah bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia, masker langsung jadi barang langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya melambung sangat tinggi.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan, kebutuhan masker di Indonesia meningkat tajam akibat merebaknya virus corona hingga mengakibatkan persediaan menipis dan harga melonjak tajam.

“Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan besar. Bahkan ada pihak yang memproduksi masker secara ilegal yang tak memenuhi standar kesehatan,” ujar Baidowi saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/3).


Lanjut Awiek, sapaan akrabnya, wabah corona telah menjadi masalah dunia sehingga berpengaruh terhadap neraca perdagangan, termasuk impor masker. Oleh karena itu, Awiek meminta pemerintah, melalui BUMN, untuk memenuhi kebutuhan masker di dalam negeri.

“Sudah saatnya salah satu BUMN bisa memproduksi masker yang sesuai standar. Salah satu BUMN yang bisa ditugaskan adalah RNI yang selama ini bergerak di bidang agroindustri, farmasi, dan kesehatan,” imbuh Wakil Sekretasis Jenderal PPP ini.

Guna mempercepat usulan DPR tersebut, Kementerian BUMN harus segera berkoordinasi dengan instansi terkait. Seperti Kementerian Kesehatan, BSN, dan Kemenkeu terkait bea cukai terhadap bahan baku ataupun peralatan yang diimpor untuk pembuatan masker.

“Potensi bisnis ini cukup menjanjikan mengingat isu corona ini kemungkinan tidak mereda dalam waktu dekat,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya