RABU 11 Maret 2020, Sekolah Pascasarjana UNAS mengadakan hajatan ilmiah yang dihadiri sejumlah cendekiawan untuk membahas dua buku yang diluncurkan sekaligus dengan judul: Sistem Demokrasi Pancasila, dan Sistem Ekonomi Pancasila.
Sebagaimana lazimnya forum ilmiah, tentu banyak hal yang menarik yang dibahas, mulai perspektif keilmuan yang sarat dengan nilai-nilai ideal, sampai pada gugatan praktik-praktik amoral dalam kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia.
Dalam tulisan ini saya hanya akan memfokuskan perhatian pada makalah dengan judul: Sistem Ekonomi Pancasila yang ditulis oleh Sri Edi Swasono dilihat dari perspektif Islam.
Diantara asas-asas ekonomi yang dikategorikan sebagai ekonomi Pancasila yang disodorkan oleh Sri Edi antara lain: Kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, kemanusiaan, dan berorientasi pada rakyat banyak. Yang paling penting adalah berorientasi pada kesejahteraan lahir dan bathin, materiel dan spiritual.
Dengan mengutip pendapat Bung Hatta yang menyatakan: "
....Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...".
Pada bagian lain pendapat Bung Hatta yang dikutip: "
....Sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama, terlepas dari Marxisme yang masuk ke Indonesia sebagai akibat dari Revolusi di Rusia tahun 1917".
Merujuk pada pandangan di atas, maka secara teoritis "Sistem Ekonomi Pancasila" sangat Islami. Lalu bisakah kita mengatakan bahwa umat Islam seyogyanya tidak berpikir alternatif lain?
Masih ada masalah yang harus dipertimbangkan dan dikalkulasi: Pertama, interpretasi Bung Hatta yang diteruskan Sri Edi bukan satu-satunya interpretasi. Ada interpretasi lain yang ruhnya sekuler atau kapitalis.
Karena itulah Nurcholish Majid mengingatkan, dengan mengatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Karena itu umat Islam harus berjuang agar nilai-nilai Islam mewarnainya. Pandangan ini sejatinya meneruskan pandangan Bung Karno.
Kedua, praktik ekonomi seringkali berjalan dengan logikanya sendiri bergantung pada aktor-aktornya yang biasanya sangat pragmatis. Karena itu peran para pengusaha dan praktisi ekonomi menjadi sangat menentukan.
Ketiga, peran negara yang dikendalikan oleh para pejabat yang dipilih rakyat. Persoalannya kemudian, apakah negara cukup kuat berhadapan dengan para pengusahanya yang tidak jarang mendapatkan dukungan dari berbagai kekuatan di luar negeri.
Lepas dari berbagai tantangan yang tidak mudah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam ekonomi sebagaimana diulas di atas, Indonesia sangat beruntung karena para pendiri bangsa sudah memberikan landasan yang sangat kokoh bagi tumbuhnya dimensi spiritual dalam kehidupan ekonomi maupun politik kita.
Bila kita kaji dengan seksama, maka sejatinya Indonesia sudah sangat maju dan berada di barisan depan meninggalkan banyak negara muslim, dalam meletakkan Islam dalam kontek ekonomi, politik, dan dalam kontek kehidupan bernegara pada umumnya.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
