Berita

Nihayatul Wafiroh/Net

Politik

Kasus DBD Tidak Kalah Menyeramkan Dari Corona, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat

RABU, 11 MARET 2020 | 11:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Selain virus corona yang menjadi momok menakutkan saat ini, ada kasus demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD) yang menelan banyak korban dari 16.099 kasus DBD di Indonesia selama periode Januari-Maret 2020.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan, DBD merupakan penyakit langganan yang ada di Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi KLB DBD. Atas hal tersebut, dia meminta pemerintah agar memberi perhatian lebih.

"Pemerintah tidak boleh mengesampingkan persoalan DBD. Pemerintah harus melakukan penelitian yang mendalam tentang DBD, sehingga tidak terulang setiap tahun," ujar Nihayatul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).


Kasus DBD di NTT sebanyak 2.826 kasus, dan 33 orang meninggal dunia. Jumlah tersebut menyebar di 22 kabupaten dan kota. Di Pulau Flores sendiri jumlah kasusnya sudah mencapai 1.195 dengan jumlah kematian sebanyak 13 orang.

Nihayatul meminta agar pemerintah bergerak cepat menangani kasus DBD yang menelan angka kematian tidak sedikit.

"Untuk kasus di NTT, pemerintah harus langsung melakukan gerak cepat. Sehingga tidak menyebar dan bertambah korban. Pemerintah harus all out untuk menangani ini," ucapnya.

Mengenai bantuan tim medis, peralatan medis, obat-obatan dan larvasida dari Kementerian Kesehatan, kata Nihayatul, akan dievaluasi oleh DPR.

"Pemerintah sudah mengirimkan beberapa dokter spesialis di NTT, ini harus dievaluasi," tutur anggota Fraksi PKB ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya