Berita

Puan Maharani/Net

Politik

Puan Maharani Sudah Berkali-kali Ingatkan Pemerintah Bentuk Satgas Corona

RABU, 11 MARET 2020 | 11:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk bergerak cepat menangani virus corona (Covid-2019). Pasalnya, jumlah WNI yang dinyatakan positif corona setiap hari terus bertambah.

"Yang lebih memperihatinkan lagi adalah ditemukannya pasien positif covid-19 yang terpapar penularan lokal. Karena itu, tidak bisa ditunda lagi, kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat dari pemerintah yang terukur, terkoordinasi dan sesuai standar protokol WHO," ujar Puan, Rabu (11/3).

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kata Puan, menyatakan pemerintah masih membahas pembentukan tim nasional terkait penanganan virus corona.


Padahal, Puan sudah berkali-kali meminta pemerintah untuk segera membentuk satgas tersebut guna sebagai langkah antisipatif.

"Saya selaku ketua DPR RI, sejak wabah ini merebak, berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus corona yang bersifat terpusat agar penanganan wabah korona terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi," urainya.

Puan mengatakan dalam hal operasionalnya, tim nasional ini dapat berbentuk satuan gugus tugas (Satgas) yang bersifat lintas kementerian dan lintas daerah sehingga upaya-upaya penangannnya terukur dan memenuhi protokol standar WHO.

Gerak cepat dan kesigapan penanganan dampak virus corona ini harus dilakukan secara cermat tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"DPR mendesak pemerintah meningkatkan penapisan massif untuk mencegah penyebaran virus corona. Proses screening dan pengambilan sampel warga yang terindikasi gejala virus corona harus diperbanyak sehingga meminimalisir kebocoran data warga yang terpapar covid-19," demikian politisi utama PDIP ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya