Harus Dikaji Lagi, Investasi Minim Gara-gara Birokrasi Atau Keraguan Dunia Pada Pemerintah?

Investasi menjadi salah satu yang terus dikebut di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Kementerian Kemaritiman dan Investasi bahkan dibentuk untuk agar pembangunan bisa berjalan cepat.

Tidak cukup sampai di situ. Beragam kebijakan turut dikeluarkan dengan alasan investasi. Paling mencolok saat ini adalah keinginan untuk melebur sejumlah UU melalui metode omnibus law.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak salah diagnosa masalah. Penyebab minimnya investasi asing dan lokal yang dianggap sebagai biang keladi pertumbuhan ekonomi harus diuji dan dikaji lagi.

“Karena kekhawatiran terhadap birokrasi dan rakyat ataukah ketidakpercayaan pada pemerintah yang berkuasa. Jangan salah diagnosa,” tuturnya kepada redaksi, Rabu (11/3).

Lebih lanjut, Andi Arief meminta kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri untuk maksud di balik kengototan mereka memaksakan sejumlah RUU omnibus law. Termasuk menjawab pertanyaan publik apakah langkah itu diambil demi mencairkan utang.

“Harus menjelaskan apakah omnibus law yang dipaksakan saat ini merupakan syarat pemberian utang dari IMF dan sekutu-sekutunya?” demikian Andi Arief.