Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali/Net

Politik

Permohonan Maaf Raja Belanda, PKS: Setelah 75 Tahun Harus Ada Kompensasi

RABU, 11 MARET 2020 | 07:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Belanda, Willem Alexander, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa kekerasan yang dilakukan pemerintah Belanda setelah proklamasi.  

PKS pun menilai permintaan maaf tersebut sudah terlalu terlambat. Ketua DPP PKS, Mardani Ali, menyebut itu sudah 75 tahun.

"Terlalu lambat permohonan maafnya. Butuh waktu 75 tahun," ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (10/3).


Kekerasan yang dilakukan pihak Belanda kepada rakyat Indonesia setelah proklamasi, menurut Mardani, merupakan kelanjutan dari kekerasan yang terjadi pada ratusan tahun sebelumnya.

Sementara Raja Belanda hanya menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan pada masa sesudah proklamasi. Menurut Mardani, tidak bisa dipisahkan kekerasan Belanda antara sebelum dan sesudah masa proklamasi.

Mardani menilai peristiwa kekerasan, baik sebelum atau sesudah proklamasi, membawa penderitaan untuk rakyat Indonesia. Untuk itu, dia mengatakan, pihak Belanda tak cukup hanya dengan meminta maaf, tetapi ada kompensasi yang layak.

"Belanda mesti berpikir tentang kompensasi pada rakyat Indonesia. Bisa dalam bentuk dana abadi (endowment fund) bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

Raja Belanda Willem Alexander menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan Pemerintah Belanda kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Raja Willem bukan minta maaf atas kekerasan di masa penjajahan, namun ia menyatakan itu untuk kekerasan yang terjadi setelah proklamasi.

Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Walau Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya, rupanya masih terjadi peperangan dengan pihak Belanda. Tercatat dalam sejarah peristiwa yang disebut Agresi Militer I dan II.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya