Berita

Tito Karnavian/Net

Politik

Mendagri Minta Pemda Dan Aparat Keamanan Fasilitasi Masyarakat Timika

SELASA, 10 MARET 2020 | 23:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah dan Aparat Keamanan memfasilitasi pengungsi yang ada di Timika.

Permintaan Tito Karnavian bukan tanpa alasan. Belakangan, kembali terjadi gangguan keamanan akibat gerakan kelompok kriminal bersenjata.

"Kelompok bersenjata ini ingin melakukan gangguan keamanan, kemudian masyarakat ketakutan sehingga minta diamankan di Timika, langkah selanjutnya adalah yang diamankan ini agar difasilitasi oleh Pemda Mimika," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3).


Tidak hanya itu, Tito mengaku telah berkomunikasi dengan Pemda setempat dan meminta agar TNI/Polri memperkuat pengamanan demi melindungi masyarakat.

"Kita sudah komunikasi, Dirjen saya sudah minta untuk komunikasi dengan bupati, kemudian juga Polres dan Kodim yang membantu mereka sambil kita memperkuat pengamanan di sana oleh Bapak Panglima TNI dan Kapolri," jelasnya.

Mantan Kapolri ini juga meminta Pemda untuk melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Mendagri juga dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kekerasan di tanah Papua maupun di wilayah NKRI.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekerasan, kita harus tegakkan hukum, siapapun dia, tegas saya minta kepada Kapolri dan Panglima TNI, satgas yang ada kalau perlu tambah perkuat lagi," katanya.

"Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, apalagi menggunakan senjata," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya