Presiden Jokowi saat ke Labuhan Bajo Juli 2019 lalu/Net
Pembentukan Badan Otorita untuk menopang program strategis pariwisata nasional yang dimulai tahun 2016 lalu dikabarkan tidak berjalan sesuai rencana.
Beberapa direksi dari badan otorita tersebut dikabarkan mengundurkan diri dengan alasan lembaga yang dilahirkan tidak sesuai dengan tujuan awal bahkan cenderung stagnan.
Kantor Berita Politik RMOL mendapatkan informasi dua direksi Badan Otorita Labuan Bajo sudah mengundurkan diri, sedangkan tiga orang Direksi Badan Otorita Danau Toba juga berencana akan mundur dan akan kembali ke Jakarta.
Merebak kabar mundurnya Direksi beberapa Badan Otorita (BO) itu dikarenakan lembaga itu dinilai tidak bisa bergerak lincah dalam merekrut sumberdaya manusia handal.
Selain isu remunerasi, juga mencuat kabar bahwa badan otorita yang dibentuk justru seperti "anak haramnya" Kementerian Pariwisata.
"Menyusul pengunduran diri 2 direksi BO Labuan Bajo, dikabarkan juga BO yang load paling tinggi, Danau Toba, 3 Direksinya sudah ada dan akan mengundurkan diri atau kembali ke base nya di Jakarta," demikian informasi yang diterima redaksi, Selasa (10/3).
Redaksi juga berusaha mengkonfirmasi ke beberapa direksi yang dikabarkan mundur, tetapi hingga berita ini diunggah masih belum berhasil.
Diketahui, sejak Joko Widodo menjadi Presiden pada 2014 lalu, dia mencanangkan pariwisata menjadi sektor prioritas. Bahkan Jokowi meminta kementerian dan lembaga negara turut serta mengikuti berbagai program pengembangan pariwisata nasional dan daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakara itu tidak ingin pariwisata di Indonesia hanya bertumpu pada beberapa destinasi di Bali, Batam dan Jakarta yang menampung 90 persen wisatawan asing.
Pemerintah membentuk beberapa badan otorita diantaranya Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, Badan Otorita Labuan Bajo dan bada otorita lainnya. Tujuannya, menjalankan misi bisnis di lapangan dalam melakukan pengembangan pariwisata menjadikan destinasi wisata berkelas dunia.
Sesuai penjelasan Kemenko Maritim, Badan Otorita disamping Kemenpar, adalah unit percepatan yang mampu mengkoordinir lintas kementerian, termasuk dengan merekrut profesional profesional dibidangnya untuk mendampingi Kemenpar.
