Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas diminta tidak gegabah dalam melakukan evaluasi terhadap tarif pipa transmisi gas bumi. Sebab, langkah gegabah berpotensi mengancam pembangunan infrastruktur gas dan kepastian investasi di sektor hilir migas.
Begitu tekan anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menanggapi jajak pendapat yang dilakukan BPH Migas tentang review tarif pengangkutan.
Menurut politisi Gerindra ini, BPH Migas tidak boleh ikut arus. Terlebih BPH Migas adalah lembaga independen di bawah perintah Presiden Joko Widodo.
“Jangan hanya karena ada tekanan untuk menurunkan harga gas industri, BPH langsung ikut latah mau menurunkan tarif pipa transmisi," katanya kepada redaksi, Selasa (10/3).
Andre Rosiade turut mengkritik cara BPH Migas melakukan jajak pendapat yang melibatkan 3 pilar kepentingan, yakni pemerintah, badan usaha transporter, dan badan usaha shipper/end user. Sebab, ada semacam penggiringan opini dalam jajak pendapat itu agar tarif pipa diturunkan.
Politisi dari Sumatera Barat ini menilai aneh jika BPH Migas membangun skenario bahwa tarif harus turun. Sebab, kondisi jaringan transmisi gas yang akan dievaluasi masih belum mencapai tahap keekonomian.
"Ini berbahaya buat bisnis hilir migas.Kalau begini polanya, ke depan ngga akan ada yang mau bangun pipa transmisi lagi,†ujar anggota Panja BUMN Energi dii Komisi VI itu.
"Apabila atas kebijakan yang diambil membuat BUMN merugi kedepannya, maka saya akan kejar pertanggungjawaban BPH Migas,†tutup Andre mengancam.
