Pengumuman terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertular virus corona atau Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo menyedot perhatian publik.
Bukan hanya karena bertolak belakang dengan klaim pemerintah selama ini yang mengaku Indonesia zero corona, pengumuman tersebut juga dikeluarkan berbarengan dengan fasilitas pinjaman yang disediakan International Monetary Fund (IMF) untuk atasi Covid-19.
Atas dasar hal tersebut, berbagai asumsi publik pun merebak. Sebagian publik bahkan menduga sebenarnya Pemerintah selama ini menutupi kasus virus corona dan menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya agar dapat dimanfaatkan dan membalikan keadaan.
"Apabila benar demikian, tentu pemerintah harus segera menjawabnya. Jangan sampai kecurigaan masyarakat jadi benar dan mengecewakan publik," ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/3).
Ujang menambahkan, apa bila dugaan tersebut benar dan pemerintah akhirnya kembali berhutang, maka yang harus dipikirkan pula adalah bagaimana cara membayarnya.
"Hutang yang triliunan itu saja belum terbayarkan. Apalagi ditambah bunga pokok dan bunga berjalan. Ini menjadi sebuah beban," jelasnya.
Jika publik kecewa nantinya, bagi Ujang itu bukan hal aneh. Pasalnya, pemerintah mendorong pindah ibukota negara, tapi tetap mencari pinjaman untuk basmi corona.
"Ini juga jadi anomali. Disaat nggak punya uang, lalu mau berutang ke IMF untuk corona, di satu sisi kita juga akan membangun ibukota. Ini aneh," pungkas Ujang.
