Berita

Bawang putih/Net

Politik

Asosiasi Hortikultura Sesalkan Penerbitan RIPH Bawang Putih Yang Lambat

MINGGU, 08 MARET 2020 | 15:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Umat muslim akan menunaikan ibadah puasa ramadan dalam hitungan kurang dari dua bulan. Tapi di satu sisi, stok bawang putih di pasar mulai mengkhawatirkan.

Begitu kata Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi yang menyesalkan lambannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), dalam menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).

Menurutnya, proses perizinan yang lambat membuat stok bawang putih menipis dan berpotensi membuat harga semakin naik. Pada akhirnya, dia mengaku tidak bisa menghilangkan prasangka curiga bahwa ada unsur politis dalam pengurusan ini.


“Kenapa menteri baru seperti ini kerjanya? Kan kini orang menduga ke sana (adanya kepentingan parpol). Apalagi menteri ini orang partai," ujarnya kepada redaksi, Minggu (8/3).

Anton mengaku sudah pernah meminta kepada pemerintah untuk tidak menempatkan orang partai sebagai pengisi pos strategis. Ini lantaran orang partai tidak bisa memberi jaminan kepastian pada dunia usaha.

“Sebab dunia usaha butuh kepastian. Kalau sudah oke, ya langsung diproses dong izinnya,” tutur Anton.

Senada Anton, pengamat ekonomi dari Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat turut mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahan pokok tersedia selama puasa dan ramadan. Terkhusus bawang putih, pemerintah harus cepat. Sebabm suplai bawang putih dalam negeri hanya 5 hingga 10 persen dari kebutuhan domestik.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) jangan lamban dalam mengeluarkan RIPH. Sehingga, lanjutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat lebih cepat menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) ke perusahan terpilih untuk melakukan impor.

"Proses itu perlu dipercepat. Keterlambatan sedikit saja membuat harga pada tingkat importir, distributor dan pedagang kecil hingga sampai ke masyarakat itu naik tajam," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya