Berita

Bawang putih/Net

Politik

Asosiasi Hortikultura Sesalkan Penerbitan RIPH Bawang Putih Yang Lambat

MINGGU, 08 MARET 2020 | 15:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Umat muslim akan menunaikan ibadah puasa ramadan dalam hitungan kurang dari dua bulan. Tapi di satu sisi, stok bawang putih di pasar mulai mengkhawatirkan.

Begitu kata Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi yang menyesalkan lambannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), dalam menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).

Menurutnya, proses perizinan yang lambat membuat stok bawang putih menipis dan berpotensi membuat harga semakin naik. Pada akhirnya, dia mengaku tidak bisa menghilangkan prasangka curiga bahwa ada unsur politis dalam pengurusan ini.


“Kenapa menteri baru seperti ini kerjanya? Kan kini orang menduga ke sana (adanya kepentingan parpol). Apalagi menteri ini orang partai," ujarnya kepada redaksi, Minggu (8/3).

Anton mengaku sudah pernah meminta kepada pemerintah untuk tidak menempatkan orang partai sebagai pengisi pos strategis. Ini lantaran orang partai tidak bisa memberi jaminan kepastian pada dunia usaha.

“Sebab dunia usaha butuh kepastian. Kalau sudah oke, ya langsung diproses dong izinnya,” tutur Anton.

Senada Anton, pengamat ekonomi dari Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat turut mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahan pokok tersedia selama puasa dan ramadan. Terkhusus bawang putih, pemerintah harus cepat. Sebabm suplai bawang putih dalam negeri hanya 5 hingga 10 persen dari kebutuhan domestik.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) jangan lamban dalam mengeluarkan RIPH. Sehingga, lanjutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat lebih cepat menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) ke perusahan terpilih untuk melakukan impor.

"Proses itu perlu dipercepat. Keterlambatan sedikit saja membuat harga pada tingkat importir, distributor dan pedagang kecil hingga sampai ke masyarakat itu naik tajam," pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya