Berita

Suparji Ahmad/Net

Politik

Omnibus Law Tuai Penolakan, Suparji Ahmad: Jujur Saja Ke Rakyat Dan Segera Revisi Draf Yang Rugikan Buruh

SABTU, 07 MARET 2020 | 14:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Omnibus Law Rencana Undang-undang Cipta Kerja yang digulirkan pemerintah mendapatkan penolakan dari sebagian kalangan.  Substansi RUU Ciptaker dianggap merugikan buruh dan mempermudah investor asing.

Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi draf RUU Ciptaker yang substansinya dinilai merugikan rakyat.

"Ya Mundur alon-alon" melakukan revisi yang memuat substansi mensejahterakan rakyat. Jelaskan pada publik dan bawa imajinais tentang kesejahteraan," demikian kata Suparji ahmad keapda Kantor Berita Politik RMOL," Sabtu (7/3).


Pemerintah kata Suparji, harus terbuka mengakui bahwa potensi merugikan buruh dan terjadinya liberalisasi pengelolaan sumberdaya alam.

"Harus jujur akui bahwa potensi merugikan buruh dan terjadinya liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Ajak semua stakeholder untuk membahas. Boleh ambisius mewujudkan mimpi tapi harus membumi, supaya tidak "ambyar," demikian kata Suparji.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya