India Saat Aksi Massa/Net
RMOL. India, sebelum dan sesudah bentrokan, memang tengah menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Kondisi itu semakin memburuk saat bentrokan yang diawali dengan aksi unjuk rasa atas undang-undang kewarganegaraan terjadi.
Mantan perdana menteri India Manmohan Singh telah memperingatkan akan adanya "ketidakharmonisan sosial, perlambatan ekonomi dan epidemi kesehatan global" yang dihadapi negara itu.
Singh adalah anggota partai oposisi utama Kongres, dan mantan perdana menteri dari 2004 hingga 2014.
Ia pun mengkritik kondisi India saat ini.
"Situasi saat ini sangat suram dan muram," tulisnya tajam dalam surat kabar The Hindu, mengutip
BBC, Jumat (6/3). Ia menulis itu setelah kerusuhan paling mengerikan terjadi di Delhi.
Selain juga menyingggung soal perlambatan ekonomi dan merebaknya wabah Virus Corona.
"India yang kita kenal dan hargai kini tergelincir dengan cepat. Dengan sengaja, hal yang memicu ketegangan komunal, manajemen ekonomi yang kotor, dan goncangan kesehatan eksternal mengancam terhambatnya kemajuan dan kedudukan India," ujar Singh.
Ia menguraikan, pertumbuhan India merosot menjadi 4,7 persen pada bulan lalu. Angka ini menjadi laju paling lambat dalam beberapa tahun, karena penurunan manufaktur yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan.
Mantan perdana menteri itu mengatakan bahwa dengan kurangnya investasi berarti lebih sedikit lapangan kerja dan pendapatan yang lebih rendah, yang kemudian menyebabkan berkurangnya permintaan dalam perekonomian.
"Kurangnya permintaan hanya akan semakin menekan investasi swasta. Ini adalah lingkaran setan yang terjebak dalam perekonomian kita."
Belum lagi ditambah dengan adanya wabah virus corona yang mulai merebak di India. Menurut Singh, pemerintah mestinya melakukan "operasi skala penuh" untuk menangani krisis kesehatan.
"Pertumbuhan ekonomi India sudah panas dan guncangan kesehatan eksternal ini akan membuat segalanya menjadi lebih buruk."
Singh memberi saran kepada pemerintah dengan tiga catatan, yaitu mengatasi ancaman virus corona, menarik atau mengubah undang-undang kewarganegaraan, dan stimulus fiskal untuk meningkatkan permintaan dan menghidupkan kembali perekonomian.
