Berita

Herman HN ditegur Bawaslu karena mempromosikan istrinya untuk maju dalam Pilkada mendatang/Net

Politik

Promosikan Istrinya, Walikota Bandarlampung Kena Tegor Bawaslu

KAMIS, 05 MARET 2020 | 11:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bandarlampung meminta Herman HN tidak mempromosikan calon Walikota Bandarlampung yang merupakan istrinya, Eva Dwiana.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah. Menurutnya, sebagai Walikota seharusnya Herman HN mengajak ASN untuk menjaga netralitas jelang Pilkada.

“Tidak boleh pemerintah daerah mempromosikan salah satu calon, apalagi ini sudah memasuki tahapan. Kecuali acara partai politik,” katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung.


Ia meminta masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan kepala daerah dan ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada. Setelah itu pihaknya akan menelusuri dan menerbitkan surat rekomendasi bahwa ada pelanggaran.

Hal itu dibenarkan Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pengawasan, Iskardo. Ia mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Bawaslu Kota untuk menelusuri informasi tersebut.

“Kita klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran. Prosesnya dari Bawaslu Kota ke Bawaslu Provinsi, lalu diteruskan ke Kantor Sekretariat Negara. Sanksinya bisa sanksi moral atau pemecatan dan seterusnya,” katanya usai acara Ekspose Pengawasan Bawaslu Lampung Pilkada 2020, Rabu (4/3).

Diketahui, Herman HN menyerukan untuk memberi dukungan kepada istrinya, Eva Dwiana, dalam pemilihan Walikota Bandarlampung saat acara Jalan Sehat di Lapangan Gatam Saburai, Bandarlampung, Minggu (1/3).

“Saya nggak bisa nyalon lagi karena sudah dua periode jadi Walikota. Saya akan nyalonkan Bunda Evanya agar semua program saya akan tetap berjalan di Kota Bandarlampung,” kata Herman HN.

Dia juga meminta masyarakat jangan mau dibohongi dengan visi misi yang belum jelas. “Serba gratis semuanya di Bandarlampung, saya bukan ngomong kosong, bapak ibu sudah merasakannya,” ujarnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya