Berita

Suasana depan DPR menjelang aksi unjuk rasa BEM-SI/RMOL

Politik

DPR Masih Reses, Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law Ciptaker Tidak Bisa Temui Anggota Dewan

RABU, 04 MARET 2020 | 13:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se-Jabodetabek dan Banten untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada prinsipnya akan diterima DPR RI.

Hanya saja, dalam aksi kali ini para mahasiswa tidak bisa diterima oleh DPR. Sebab, saat ini DPR masih dalam masa reses.

Begitu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/3).


"Pada prinsipnya aspirasi dari semua pihak, termasuk mahasiswa itu akan diterima baik oleh DPR. Perlu diketahui bahwa DPR sedang reses, sehingga kemungkinan delegasi mahasiswa tidak ada yang menerima," kata Sufmi Dasco.

Kendati begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tetap menghargai aspirasi mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi. Namun, lanjut dia, diharapkan tidak hanya sekadar menolak RUU Omnibus Law Ciptaker tapi juga memberi solusi atas penolakannya tersebut.

"Tapi bagaimana mahasiswa juga berkontribusi memberikan solusi terhadap pasal-pasal yang mungkin tidak disetujui atau dikehendaki," pungkasnya.

Diketahui, BEM-SI menyerukan kepada mahasiswa dan elemen masyarakat untuk ikut aksi menolak RUU Ciptaker yang tengah disusun dengan konsep Omnibus Law.

RUU Ciptaker disebutnya tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di depan gerbang Gedung DPR RI hingga pukul 12.35 WIB, belum terlihat satu pun mahasiswa yang akan berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Ciptaker.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya