Keributan terjadi di Pendopo Bupati Banyuwangi/RMOL
Keributan terjadi di Pendopo Sabha Swagata Belambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau tepatnya di depan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Selasa malam (3/3).
Berawal dari undangan Sekda Banyuwangi kepada sejumlah elemen masyarakat dari Forum Peduli Banyuwangi (FPB), ormas Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), komunitas mahasiswa Wongsorejo, HMI cabang Banyuwangi, dan masyarakat Wongsorejo.
Hadir dalam acara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Sekda Mujiono, asisten, camat, SKPD dan para stakeholder.
Awalnya pertemuan berjalan lancar. Pertemuan membahas penyewaan Pulau Tabuhan ke investor asing dalam hal ini perusahaan EBD Paragon asal Singapura.
Kantor Berita RMOLJatim memantau jalannya audensi. Saat sesi tanya jawab kelima usai penjelasan dari pihak stakeholder dan pemerintah, tiba-tiba ada satu elemen yang melakukan provokasi.
“LSM ini mendiskriminasikan kami semua, khususnya masyarakat Wongsorejo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang menolak Pulau Labuhan disewakan tidak memiliki konsep, tidak punya ilmu, dan lain-lain. Dari sinilah menjadi kegaduhan hingga terjadi hujan interupsi, saling teriak dan saling tunjuk,†kata Koordinator FPB, Danu Budiyono seperti dikutip dari
Kantor Berita RMOLJatim.
Usai hujan interupsi terjadi, beberapa elemen yang diundang memilih walkout untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan.
“Karena situasi tidak kondusif lagi, kami pilih walkout. Namun kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan aksi pada Kamis (5/3) mendatang untuk tetap menolak rencana Pemkab Banyuwangi menyewakan Pulau Tabuhan pada investor asing,†tandas Danu.
Senada, warga pesisir Bangsring, Amir Ma`ruf Khan menyesalkan terjadinya keributan di pendopo Pemkab Banyuwangi.
“Sebenarnya audiensi Pulau Tabuhan ini kami tunggu-tunggu. Dan masyarakat Bangsring dan Wonorejo sudah bagus diundang ke sana. Tapi kemudian ada oknum LSM yang selama ini mengaku pro investasi seolah-olah menantang masyarakat. Hingga terjadi kemarahan pada masyarakat. Kami sangat menyesalkan hal ini,†tegas Amir.
Masyarakat Basring, lanjut Amir, disebut oleh oknum LSM tadi tidak memiliki konsep dan kajian atas penolakan Pulau Tabuan.
“Ini yang membuat masyarakat marah. Sebenarnya kami tidak masalah, jika memang ada kajian lingkungan, kajian ekonomi, kajian sosial, dan kajian budaya. Nah, selama ini masyarakat tidak dilibatkan. Kajian-kajian ini harusnya tertuang dalam naskah perjanjian,†urainya.
Sementara itu Zamroni, ketua MPC Pemuda Pancasila membenarkan ulah oknum LSM yang mencibir masyarakat Bangsring dan Wongsorejo.
“Oknum LSM itu seolah-olah mengerti soal penyewaan Pulau Tabuhan ke investor asing,†tegasnya.
Karena tidak ada titik temu, akhirnya Zamroni bersama rekan-rekannya juga memutuskan untuk walkout.
“Kami memutuskan walkout karena undangan dari Sekda telah menciderai masyarakat Wongsorejo dan seluruh LSM maupun Ormas yang ada di Banyuwangi,†tutupnya.
