Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/RMOL

Politik

Tingginya PT Picu Otoritarianisme Parpol, Nasdem: Baca Dulu Dan Jangan Gebyah Uyah!

SELASA, 03 MARET 2020 | 17:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggapan tingginya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dapat memicu otoritarianisme partai politik dinilai tidak relevan.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).

"Nasdem tetap 20 persen (PT). Apa sih otoritarianisme politik itu? Jangan kemudian gebyah uyah (menyamaratakan) lah. Baca dulu teori politiknya, teori demokrasinya. Demokrasi itu separation of power (pemisahan kekuasaan), daulat rakyat, kalau dia (presidential threshold) 20 persen itu sebuah mekanisme namanya," kata Willy Aditya.


"Otoritarian melahirkan orang yang untestable (tidak bisa diuji), enggak melalui mekanisme pemilihan, gitu dong ah," imbuhnya.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ini menjelaskan, dalam suatu sistem presidensial memerlukan basis di parlemen dan partai politik yang akan mengajukan ambang batas tersebut.

Karenanya, tidak relevan dan cenderung ngawur jika tingginya ambang batas presiden memicu otoritarianisme parpol.

"Harus kita pahami, pemerintahan yang terbentuk itu memiliki basis kekuatan di DPR. Ini kan presidensial, ketika dia tidak memiliki basis di DPR, bagaimana hubungan relasi antara eksekutif dan legislatif? Ini orang cara berpikir yang gebyah uyah," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya