Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/RMOL

Politik

Tingginya PT Picu Otoritarianisme Parpol, Nasdem: Baca Dulu Dan Jangan Gebyah Uyah!

SELASA, 03 MARET 2020 | 17:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggapan tingginya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dapat memicu otoritarianisme partai politik dinilai tidak relevan.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).

"Nasdem tetap 20 persen (PT). Apa sih otoritarianisme politik itu? Jangan kemudian gebyah uyah (menyamaratakan) lah. Baca dulu teori politiknya, teori demokrasinya. Demokrasi itu separation of power (pemisahan kekuasaan), daulat rakyat, kalau dia (presidential threshold) 20 persen itu sebuah mekanisme namanya," kata Willy Aditya.


"Otoritarian melahirkan orang yang untestable (tidak bisa diuji), enggak melalui mekanisme pemilihan, gitu dong ah," imbuhnya.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ini menjelaskan, dalam suatu sistem presidensial memerlukan basis di parlemen dan partai politik yang akan mengajukan ambang batas tersebut.

Karenanya, tidak relevan dan cenderung ngawur jika tingginya ambang batas presiden memicu otoritarianisme parpol.

"Harus kita pahami, pemerintahan yang terbentuk itu memiliki basis kekuatan di DPR. Ini kan presidensial, ketika dia tidak memiliki basis di DPR, bagaimana hubungan relasi antara eksekutif dan legislatif? Ini orang cara berpikir yang gebyah uyah," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya