Jemaah Umrah Gagal Berangkat, PKB Desak Pemerintah Keluarkan Asuransi Khusus

Pemerintah harus memiliki standar penanganan yang jelas dan konkret soal tertundanya keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia, terkait penundaan kunjungan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi setelah merebaknya wabah virus corona.

Demikian yang dikatakan Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq, melalui keterangannya, Selasa (3/3).

Maman Imanulhaq meminta Pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepastian terhadap jemaah umrah yang gagal berangkat. Menurutnya, negara harus bisa memberi perlindungan terhadap jemaah umrah yang tidak jadi berangkat.

"Sebagai warga negara juga sebagai konsumen, jemaah umrah wajib dilindungi dari ketidakpastian. Karena itu negara harus betul-betul hadir dengan kebijakan konkret menyikapi persoalan ini,” ucap Maman Imanulhaq.

Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan asuransi khusus bagi jemaah umrah. Sebab tidak menutup kemungkinan, kejadian serupa akan terulang kembali.

"Jadi pemerintah jangan cuma mendesain asuransi untuk kecelakaaan saja. Tapi juga asuransi perlindungan dan proteksi jemaah umrah," tegas Maman.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan kunjungan umrah untuk sementara waktu dalam mengantisipasi penularan virus corona.

Akibatnya banyak calon jemaah umrah yang gagal berangkat. Bahkan sejumlah jemaah umrah yang sudah berangkat pun terpaksa kembali ke tanah air tanpa sempat melakukan ibadah umrah.