Hindari Kepentingan Politik, Proses Penerbitan RIPH Harus Dibuka Transparan Ke Publik

Proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tidak boleh tercampuri kepentingan politik tertentu. Sekalipun menteri yang bersangkutan dalam penerbitan ini berasal dari partai politik.

Begitu tegas pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara yang meminta agar pemberian rekomendasi impor untuk komoditas bawang putih dan buah-buahan dibuka secara umum dan transparan.

"Jadi dalam proses RIPH bawang putih dan buah yang tidak terbuka bisa memungkinkan adanya kepentingan politik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/3).

Untuk itu, dia mendesak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengembangkan pertanian lokal sebagaimana pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Sementara jika terpaksa harus melakukan impor, maka harus dilakukan dengan setransparan mungkin. Kemendag sebagai pihak yang memberikan surat persetujuan impor (SPI) juga harus hati-hati.

“Harus ketat juga melakukan seleksi,” sambungnya.

Kecurigaan mengenai RIPH muncul lantaran hanya 10 importir yang mendapat RIPH bawang putih, padahal ada 100 pengajuan pada November 2019 lalu.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Alien Mus sempat mengurai kejanggalan ini dalam rapat bersama Kementan. Dia mempertanyakan adanya satu perusahaan yang dominan jumlah impor buahnya ketimbang perusahaan lainn.

"Kementan baru mengeluarkan izin RIPH kepada 3 perusahaan yaitu Laris Manis Utama, Cherry Fruit, Karunia Alam Raya Sejati. Tapi di sini ada kejanggalan dari ketiga perusahaan tersebut ada 1 perusahaan yang betul-betul jumlah impornya melebihi lainnya," ujar di ruang rapat DPR, Jakarta, Senin lalu (17/2).

Sementara itu, Dirjen Holtikultura Kementan Prihasto Setyanto menepis pandangan tersebut. Menurutnya, pemberian RIPH dilakukan secara terbuka. Dia juga membantah ada konflik kepentingan dalam pemilihan importir.