Berita

Penandatanganan MoU antara KKP dengan Wolongong , Australia/Dok KKP

Politik

Tingkatkan SDM Dan Budidaya Perikanan, KKP Gandeng Universitas Wollongong Australia

SENIN, 02 MARET 2020 | 11:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Wollongong, Australia, Minggu (1/3).

MoU itu dilakukan untuk meningkatkan pengembangan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Terutama berkaitan dengan ekonomi biru, perubahan iklim, perikanan budidaya, dan ketahanan pangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku bangga sekaligus senang atas kesepakatan tersebut.


"Tolong izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan terbesar saya untuk Universitas Wollongong, khususnya Pusat Nasional Lautan Australia, Sumber Daya dan Keamanan (ANCORS), atas dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap kerja sama kelautan dan perikanan," kata Edhy usai penandatanganan MoU.

Edhy memaparkan, KKP dan Universitas Wollongong telah bekerja sama sejak 2011. Tepatnya saat 30 staf KKP menghadiri Pelatihan Hukum Kelautan Internasional di Australian National Centre of Ocean, Resources, and Security (ANCORS).

Disusul kerja sama Program Negosiasi Perikanan yang dilakukan di Jakarta, pada 6-10 Mei 2019 dan 9-13 September 2019, yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

"Pelatihan-pelatihan itu membekali para pejabat kementerian dengan pengetahuan tentang hukum dan kebijakan terkait laut dan perikanan internasional, serta keterampilan dalam bernegosiasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam forum bilateral dan multilateral," sambungnya.

Selain itu, poin penting MoU ialah berkaitan dengan tata kelola perikanan dan budidaya, pengelolaan perikanan dan ekonomi kelautan. Termasuk perikanan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Kemudian juga soal lingkungan laut, perbatasan dan batas maritim, penegakan hukum dan regulasi maritim, keamanan dan strategi maritim, kebijakan dan hukum kelautan, serta tata kelola kelautan.

Karena itu, Menteri Edhy optimistis, MoU ini akan menjadi modal yang baik untuk memupuk kerja sama antara dua negara. Sekligus mendorong kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan implementasi konkret dengan menyetujui rencana kerja.

"Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya dan untuk semua mitra yang membuat pertemuan penting ini terjadi," jelasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya