Berita

Ilustrasi kereta cepat/Net

Politik

Bikin Banjir Dan Macet, Ini Enam Dosa Kereta Cepat Jakarta-Bandung Yang Disetop Mulai Besok

MINGGU, 01 MARET 2020 | 19:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (high speed railway) akan resmi dihentikan sementara mulai Senin besok (2/3).

Hal itu sesuai dengan instruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Komite Keselamatan Konstruksi dalam surat tertanggal 27 Februari 2020.

"Kegiatan pembangunan proyek kereta cepat (high speed railway) Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh Sinohydro diberhentikan selama 2 minggu sejak tanggal 2 Maret 2020," demikian poin pertama dalam surat yang ditandatangani oleh Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga.


Proyek tersebut jelasnya, dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas masalah pengelolaan pelaksanaan konstruksi yang sepenuhnya mengikuti peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2019 Tentang SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).

Setidaknya, ada enam alasan Kementerian PUPR menghentikan proyek tersebut. Pertama, pembangunan proyek tersebut dinilai kurang memperhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol sehingga berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan non-tol.

Kedua, pembangunan kurang memperhatikan manajemen proyek sehingga terjadi pembiaran penumpukan material di bahu jalan. Akibatnya mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna.

"Pengelolaan proyek menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada ruas jalan tol dan mengganggu kelancaran distribusi logistik," bunyi poin ketiga.

Tak hanya itu, buruknya pengelolaan sistem drainase dan keterlambatan pembangunan saluran drainase menyebabkan banjir di tol.

Poin kelima, pembangunan pilar LRT yang dikerjakan PT KCIC di KM 3+800 juga tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia," demikian poin keenam.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Nicko Widjaja: Investasi ke TaniHub Bukan Kehendak Pribadi

Kamis, 04 Juni 2026 | 22:07

Bos BEI Minta Investor Tidak Panik saat IHSG Anjlok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:57

Di Tengah Gejolak Global, Investor AS Tetap Lirik Peluang di Bali

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:56

Pimpinan Baru BGN Fokus Optimalkan MBG ke Daerah 3T

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:36

Istana Beri Sinyal Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:29

Kejagung: Dapur MBG Afiliasi Dadan Cs Tetap Jalan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:22

Legislator PDIP Dorong Kejelasan Skala Prioritas Kurikulum Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Sinergi Polda Sumsel, PTPN IV Optimalkan Sistem Pengamanan Aset Perkebunan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Kepala dan Dua Wakil BGN Baru Dilantik Senin Besok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:17

Sesuai Survei, Kinerja Pertamina Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:13

Selengkapnya