Berita

Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Agar Tidak Dituduh Macam-macam, DPR Harus Paripurnakan Usulan Pansus Jiwasraya

SABTU, 29 FEBRUARI 2020 | 12:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fraksi Partai Demokrat sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR, yang hingga hari ini belum merespons usulan Pansus Jiwasraya.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/2).

Untuk itu, Didi pun menyatakan bahwa dirinya tidak habis pikir soal ada apa di balik semua ini.


Padahal menurutnya, jelas-jelas negara mengalami kerugian bahkan sebagaimana yang dikatakan Kejaksaan Agung, kerugian negara meningkat menjadi Rp 17 triliun.

"Betapa super gila mega korupsi ini. Apakah pimpinan sudah buta hatinya? tidakkah mereka bisa merasakan, bahwa lebih dari 5,5 juta pemegang polis menjadi korban penjarahan uang rakyat ini?" ujar Didi Irawadi.

Jumlah itu menurutnya masih bisa ditambah jika dihitung dari jumlah keluarganya. Maka sudah pasti korban mega korupsi jiwasraya adalah puluhan juta rakyat Indonesia.

Wasekjen Partai Demokrat itu pun memberikan perumpamaan, mungkin para pimpinan baru bisa merasakan betapa naasnya jadi korban penipuan, apabila menimpa mereka atau keluarganya.

"Betapa naasnya nasib jutaan rakyat Indonesia tersebut. Banyak dari korban Jiwasraya ini mengadu, menangis dan nyaris putus asa, karena uang yang mereka simpan kelak untuk membayar uang sekolah anak, keperluan mendadak karena sakit, dan utamanya tentu untuk jaminan kematian karena ini adalah asuransi jiwa," jelas Didi Irawadi.

Para dalang penjarahan uang rakyat dalam kasus Jiwasraya, baik itu para pengusaha serakah dan jahat, serta para birokrat nakal atau siapapun yang sudah menikmati uang rakyat itu, Didi menegaskan, harus ditangkap dan hukum seberat-beratnya.

Oleh karena itu, agar pimpinan DPR tidak dituduh macam-macam seolah-olah melindungi pihak tertentu dalam kasus jiwasraya, maka Fraksi Demokrat dan PKS mendesak agar pansus segera diplenokan dalam paripurna DPR.  

"Disana akan terjawab siapa-siapa anggota dewan, siapa fraksi DPR yang masih empati pada nasib rakyat dan mau berjuang total membongkar kejahatan asuransi terbesar ini," demikian Didi Irawadi.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya