Berita

Ketua HIPPI DKI, Sarman Simanjorang/RMOL

Nusantara

Tanggapi Cukai Kantong Plastik, HIPPI DKI: Bikin Ekonomi Tambah Tertekan!

JUMAT, 28 FEBRUARI 2020 | 23:20 WIB

Rencana pengenaan cukai untuk kantong plastik yang telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI (19/2) dinilai tidak tepat oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta. Menurut HIPPI kebijakan tersebut akan menekan kondisi perekonomian.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang yang ditemuu usai menghadiri diskusi "Kerugian Jakarta Akibat Banjir" di Penang Bistro Jakarta, Jum'at (28/2)

"Kita dari pengusaha agak keberatan diberlakukan di saat ini. Karena apa, kondisi kita ini kan kondisi ekonominya jadinya tertekan," ujar Sarman.


Sarman memandang, efek cukai kantong plastik juga berdampak pada daya beli masyarakat yang dinilai akan menurun karena biaya cukai kemasan produk yang dibebankan kepada konsumen.

"Nantinya, dengan adanya cukai plastik ini, yang terbebani juga siapa? ya masyarakat juga, konsumen. Karena plastik akan dibebankan kepada konsumen itu harganya," jelasnya.

"Berarti kan nanti barang-barang yang pakai kemasan plastik mau tidak mau naik, kalau itu naik nanti daya beli masyarakatnya bisa menurun," sambungnya.

Sarman menganggap keputusan terkait pengenaan cukai untuk kantong plastik ini tidak tepat jika dilaksanakan pada saat perekonomiaan negara belum stabil seperti sekarang ini.

Meskipun demikian, Sarman mendukung adanya larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan domestik. Sarman menegaskan hal tersebut dikarenakan masyarakat dinilai belum bijak dalam konteks perilaku penggunaan plastik.

"Kita juga setuju untuk dibatasi. Karena pertama perilaku masyarakat kita masih belum sesuai harapan kita. Membuang sampah masih tidak pada tempatnya. banjir kemarin kita lihat, viral itu videonya, yang ngambang itu apa semuanya, sampah plastik semua gitu loh," pungkasnya. (16Mun)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya