Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

RR: Seperti Tahun 1997, Ekonom Konvensional Gagal Memperkirakan Kehancuran Sistem Ekonomi

JUMAT, 28 FEBRUARI 2020 | 14:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gejala-gejala menjelang krisis yang terjadi di tahun 1998 seperti kembali terjadi di tahun ini. Setidaknya, hal itu dapat dilihat dari para analis pasar modal dan ekonom konvensional yang tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada 6 hingga 12 bulan yang akan datang.

Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli mengamati tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan. Menurutnya, ekonom konvensional hanya bisa melakukan ektrapolasi trend, atau melakukan perkiraan hanya melalui variabel tren. Mereka, sambungnya, tidak bisa mengamati potensi kehancuran sebuah struktur ekonomi.

“Mereka hanya bisa melakukan extrapolasi trend, tidak bisa memperkirakan akan ada “struktural break” 😀😀. Itu terjadi 1996-1997, terulang kembali 2019-2020,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (28/2).


Menurutnya, saat ini media-media mainstream atau arus utama juga gagal memberi solusi. Pasalnya, kebanyakan media tersebut hanya memuat penjelasan pejabat-pejabat yang rajin melakukan pembelaan diri.

Termasuk, sambung Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, media hanya memuat penjelasan dari ekonom konvensional yang gagal meramalkan kondisi ekonomi.

“Akibatnya, beban krisis akan lebih besar untuk bangsa dan rakyat kita, karena rakyat dan bisnis terlena dengan fatamorgana itu, tidak bersiap-siap melakukan tindakan preventif,” terangnya.

“Kok ndak pernah belajar dari sejarah?” tutup mantan Menko Kemaritiman itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya