Berita

Jazuli Juwaini/RMOL

Politik

Anggota DK PBB, Indonesia Harus Turun Tangan Atasi Konflik India

JUMAT, 28 FEBRUARI 2020 | 11:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia diminta segera bersikap terkait aksi kekerasan dan pembakaran masjid di India yang dilaporkan telah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia, dan melukai lebih dari 200 orang.

Terlebih bentrokan tersebut juga terjadi karena intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas muslim di sana.

"Sebagai anggota Dewan HAM dan DK PBB, serta negara sahabat India, ini jelas mengganggu dan menimbulkan keprihatinan kita. Indonesia harus bersikap tegas menyuarakan keprihatinan dan mendesak India menghentikan tindak kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi tersebut," kata anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, Jumat (28/2).


Baginya, tindakan yang terjadi di sana tidak bisa dibenarkan. Sebagai negara besar dan berdaulat, India harus mampu mewujudkan kedamaian di tengah rakyatnya atas prinsip kesamaan dan keadilan bagi semua.

"Kami yakin dan berharap India dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga rakyat yang berbeda agama, berbeda etnis dapat hidup berdampingan secara damai dan harmoni," ujar ketua Fraksi PKS DPR ini.

Namun, jika India dan kelompok politik di dalamnya tidak bisa memberikan jaminan tersebut, maka atas nama kemanusiaan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia, persoalan tersebut perlu dibawa ke ranah internasional.

"Kami minta PBB dan komunitas internasional turun tangan melakukan investigasi, penjagaan keamanan, serta jaminan keselamatan warga dan minoritas muslim India sebagai bagian dari warga dunia," terang Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya