Berita

Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020/RMOL

Presisi

Kabareskrim: Jangan Beri Ruang Kelompok Anti Pancasila Manfaatkan Pilkada

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 19:05 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kelompok anti Pancasila dinilai masih ingin eksis dengan memanfaatkan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2020 yang akan datang.

Hal inilah yang ditekankan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada jajaranya untuk tak memberi ruang bagi kelompok tersebut.

"Saya ingatkan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila memanfaatkan momen pilkada untuk kembali eksis,” kata Sigit dalam acara ‘Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020' di Aula Bareskrim Polri, Kamis (27/2).


Hal itu, sambung Sigit merupakan salah satu bagian dari kerawanan pemilu. Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, keberadaan kelompok anti Pancasila muncul saat menunggangi kasus penistaan agama yang berujung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dijebloskan ke penjara.

"Belakangan sejak 2017 itu muncul isu Sara, isu penistaan agama yang menonjol di 2017, di Pilkada DKI. Kemudian dikelola, sehingga muncul gerakan 411, 212, dan seterusnya," jelasnya.

Tak berhenti disitu, kelompok anti Pancasila turut berupaya mengambil kesempatan di 2018 yang merupakan momen jelang Pilpres 2019. Salah satunya dengan beragam penyebaran berita bohong alias hoaks.

"Di 2018 muncul black campaign, penggunan hoaks, muncul juga kelompok yang bergerak di medsos MCA. Penggunaan ini semakin marak, isu-isu yang digunakan terkait masalah asing, masalah China," kata Listyo.

Di tahun 2019, lanjutnya, mulai diwarnai konflik antar kelompok masyarakat yang dipanaskan dengan berbagai informasi bernada provokatif. Seperti konflik di asrama Papua Surabaya yang merembet hingga ke tanah Papua itu sendiri.

"Kemudian ditambah dengan Revisi UU KPK, itu juga memunculkan konflik Sara. Yang menarik adalah, di setiap isu tersebut ada kelompok tertentu yang selalu ambil bagian. Kelompok ini yang tidak sutuju dengan ideologi Pancasila," ujarnya.

Listyo menyatakan, kelompok anti Pancasila kini tenggelam pasca Pilpres 2019 lantaran seluruh kubu baik nasionalis dan agamis telah bersatu.

Namun begitu, meski kalangan elit tampak akur, polarisasi akar rumput masih terasa dan mudah tersulut lewat aksi saling ejek di media sosial.

"Kelompok ini berusaha mencari hidup. Ini yang perlu kita waspadai," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya