Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net

Nusantara

Soal Usulan Pansus Banjir DPRD, Fahira Tantang Bongkar Pelanggaran Tata Ruang Di Jakarta

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 17:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta hendak membentuk panitia khusus (pansus) banjir dengan alasan ingin mencari duduk permasalahan dan solusi serta langkah konkret untuk menuntaskan banjir.

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pembentukan Pansus merupakan hal biasa dan menjadi haknya DPRD selama memang tujuannya mencari dan memecahkan akar persoalan dalam hal ini soal banjir.

Namun kalau arahnya ke politis apalagi mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Anies Baswedan, Pansus akan kontraproduktif dan menjadi panggung yang tidak berguna bagi rakyat.


Oleh karena itu, Fahira menegaskan, jika nantinya Pansus benar-benar terbentuk maka pansus harus menghasilkan keputusan-keputusan yang berani dan tegas.

Salah satunya membongkar berbagai pelanggaran tata ruang di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun karena menjadi salah satu penyebab utama banjir terus menghampiri Jakarta.

“Jika memang Pansus ingin mencari solusi banjir, cobalah investigasi gedung-gedung, mall, dan perumahan yang melanggar aturan, kapan berdirinya, bagaimana Amdal-nya, di masa gubernur siapa izin keluar, " ujar Fahira melalui keterangan tertulisnya n kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/2).

"Panggil gubernur-gubernur yang dulu memberi izin tersebut, tanya kenapa izin dikeluarkan. Dan jika investigasi ini selesai dan DPRD menemukan banyak bangunan-bangunan bermasalah di Jakarta,” sambung Senator Jakarta itu.

Menurut Fahira, fakta yang saat ini terpampang nyata adalah ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta sudah berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Fahira, persoalan tidak hanya itu, tetapi juga perbedaan kebijakan dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dilingkup Jabodetabek dalam konsep keruangan yang juga sudah berlangsung puluhan tahun.

“Persoalan-persoalan ini harus mampu dicarikan solusi oleh pansus jika memang ingin serius mencari solusi banjir Jakarta,” ujar Fahira.


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya