Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net

Nusantara

Soal Usulan Pansus Banjir DPRD, Fahira Tantang Bongkar Pelanggaran Tata Ruang Di Jakarta

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 17:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta hendak membentuk panitia khusus (pansus) banjir dengan alasan ingin mencari duduk permasalahan dan solusi serta langkah konkret untuk menuntaskan banjir.

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pembentukan Pansus merupakan hal biasa dan menjadi haknya DPRD selama memang tujuannya mencari dan memecahkan akar persoalan dalam hal ini soal banjir.

Namun kalau arahnya ke politis apalagi mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Anies Baswedan, Pansus akan kontraproduktif dan menjadi panggung yang tidak berguna bagi rakyat.


Oleh karena itu, Fahira menegaskan, jika nantinya Pansus benar-benar terbentuk maka pansus harus menghasilkan keputusan-keputusan yang berani dan tegas.

Salah satunya membongkar berbagai pelanggaran tata ruang di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun karena menjadi salah satu penyebab utama banjir terus menghampiri Jakarta.

“Jika memang Pansus ingin mencari solusi banjir, cobalah investigasi gedung-gedung, mall, dan perumahan yang melanggar aturan, kapan berdirinya, bagaimana Amdal-nya, di masa gubernur siapa izin keluar, " ujar Fahira melalui keterangan tertulisnya n kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/2).

"Panggil gubernur-gubernur yang dulu memberi izin tersebut, tanya kenapa izin dikeluarkan. Dan jika investigasi ini selesai dan DPRD menemukan banyak bangunan-bangunan bermasalah di Jakarta,” sambung Senator Jakarta itu.

Menurut Fahira, fakta yang saat ini terpampang nyata adalah ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta sudah berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Fahira, persoalan tidak hanya itu, tetapi juga perbedaan kebijakan dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dilingkup Jabodetabek dalam konsep keruangan yang juga sudah berlangsung puluhan tahun.

“Persoalan-persoalan ini harus mampu dicarikan solusi oleh pansus jika memang ingin serius mencari solusi banjir Jakarta,” ujar Fahira.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya