Petruk Dadi Ratu

BERITA Tempo cukup menarik soal Jokowi membeli lukisan Joko Pekik yang berjudul "Petruk Dadi Ratu". Lukisan tersebut berharga mahal hingga miliaran rupiah. Wuih kaya sekali Pak Jokowi.

Tapi dimaklum, soalnya beliau kan "ratu" meski entah itu dari duit pribadi atau duit negara. Nah jika yang terakhir tentu bisa jadi persoalan. Kecurigaan muncul karena konon lukisan ini nantinya untuk Istana baru di Kalimantan Timur.

Kebetulan saja antara pembeli dan penjual namanya sama. Hanya ujungnya yang berbeda, wi dan pekik. Sang seniman ternyata adalah aktivis Lekra, lembaga kebudayaannya PKI dahulu. Tentu mantan Tahanan Politik. Tidak ada yang salah dari kreativitas seni seorang seniman yang dihargai tinggi.

Yang mungkin salah adalah ini.

Pertama, mencolok mata di tengah kesulitan rakyat yang luar biasa saat ini Jokowi menghambur-hamburkan uang miliaran rupiah hanya untuk membeli sebuah lukisan. Tidak peka dengan kesulitan rakyatnya.

Kedua, membeli lukisan dengan harga tinggi dari seorang seniman mantan PKI yang dengan publikasi ini menjadi pertanyaan apakah pembelian itu atas dasar simpati atau menghargai karya seni. Bangsa Indonesia sedang khawatir pada kebangkitan PKI.

Ketiga, pikiran dan orientasi Jokowi ini hanya kepada "keraton" atau "istana" masa depan yang akan dihiasi oleh lukisan. Kepastian dan rasionalisasi kepindahan menempati istana saja masih dibahas. Mimpi sudah menduduki.

Keempat, Petruk adalah figur wayang berhidung panjang. Hidung panjang yang menjadi ciri "sejawatnya" Pinokio sebagai profil tukang bohong. Petruk rupanya "dalam cerita bohong" lukisan ini bisa menjadi ratu pembohong dan sombong yang kemudian diingatkan.

Kelima, Jokowi tidak menyadari bahwa cerita "Petruk Dadi Ratu" itu adalah sindiran tentang seorang jelata yang menjadi raja kemudian lupa diri dan sok sakti lalu menindas rakyatnya sendiri. Hanya Semar yang tahu akan kepalsuan dari putranya, Petruk.

Duo Joko membangun cerita. Berjual beli tentang dunia kepalsuan kekuasaan. Joko Pekik dahulu memekikkan bahwa kekuasaan itu harus direbut oleh kaum proletar, sementara kini Jokowi menduduki kekuasaan bersama kaum borjuasi.
Oligarki di "pseudo democracy".

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik