Pengusaha Bawang Minta Kementan Transparan Soal Data RIPH

Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) ingin ada transparansi dalam pemberian kuota impor produk holtikultura.

Pengurus PPBN, Mulyadi meminta Kementerian Pertanian untuk membuka data perusahaan yang mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Hal ini mengingat dari 100 perusahaan yang mengajukan RPIH, hanya 10 yang mendapat kuota.

Dari 10 itu, sambungnya, tujuh perusahaan merupakan perusahaan yang baru berdiri.

“Ironisnya PT baru tersebut mendapat RIPH sekitar 30.160 ton dan 16. 500 ton. Jadi selama menggunakan sistem kouta swasembada bawang putih omong kosong,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/2).

PPBN ingin Presiden Jokowi tahu tentang masalah pemberian RPIH tersebut. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga diminta menelisik kasus ini.

Sejurus itu, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mewanti-wanti jangan sampai ada impor di luar data yang diberikan Kementan itu, karena akan memukul bawang putih lokal.

Politisi PKS ini meminta perusahaan yang mendapat kuota impor benar-benar memenuhi syarat, termasuk kepemilikan gudang, kendaraan angkut, dan pengalaman bertanam.

“Jangan perusahaan impor baru sekadar dapat komendasi, kemudian tidak menanam bawang putih,” jelasnya.