Berita

IKP/Net

Politik

Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Serang Paling Tinggi Se-Jawa

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 04:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) yang merupakan implementasi pasal UU 228 huruf g 10/2016 dan pasal 93 ayat 1 huruf a UU 7/2017, sebagai bagian dari pencegahan.

Dalam data IKP itu, indeks kerawanan pemilu Kabupaten Serang menduduki posisi teratas di pulau Jawa, atau berada di urutan ke-13 secara nasional.

"Kabupaten Serang urutan 13 nasional, tertinggi se-Pulau Jawa," terang Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudih dilansir RMOLBanten, Selasa (25/2).


Ia menjelaskan, IKP yang dirilis ini memiliki kaitan yang erat dengan kejadian atau perkara pada Pemilu 2019 dan Pilkada sebelum-sebelumnya, khususnya di Banten.

"Antisipasi yang kami lakukan adalah mengoptimalkan pencegahan dan mengantisipasi pelanggaran di pilkada 2020. Secara operasional dengan mengintensifkan koordinasi KPU dan stakeholder, meningkatkan edukasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi," sambungnya.

Komisioner Bawaslu Banten lainnya, Samani mengatakan, IKP yang baru dirilis tersebut nantinya akan diupdate kembali setelah tahapan penetapan calon dan menjelang tahapan pungut hitung. Masing-masing indeks bisa saja berubah sesuai kondisi indikator penilaian yang dinamis.

"IKP yang sekarang adalah ikhtisar maksimal Bawaslu untuk memetakan potensi kerawanan Pilkada sehingga bisa diantisipasi dengan sebaik baiknya," tandas Samani.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya