Berita

Ilustrasi Golkar/RMOL

Politik

Golkar Jabar Cenderung Sengaja Ciptakan Tradisi Aklamasi Untuk Hindari Politik Uang

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 04:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Golongan Karya (Golkar) cenderung memiliki tradisi aklamasi dalam pemilihan ketua Golkar wilayah Jawa Barat.

Setidaknya, sudah dua kali Musyawarah Daerah (Musda) menghasilkan dua ketua lewat mekanisme aklamasi. Kedua ketua itu yakni Irianto MS Syafiudin atau Yance dan ketua yang saat ini masih menjabat, Dedi Mulyadi.

Fenomena pemeliharaan tradisi tersebut kembali tampak jelang Musda Golkar Jabar X. Santer dikabarkan di internal Golkar Jabar sudah bersepakat menetapkan Sekretaris DPD Golkar Jabar, Ade Barkah Surahman menjadi suksesor Dedi Mulyadi.


Peneliti CSI (Center Survey Independen), Hadi Saiful Rizal mengamini fenomena tersebut. Menurut dia, mekanisme aklamasi dimaksudkan untuk meminimalisir politik uang atau politik transaksional.

“Mekanisme ini saya kira sengaja diadopsi agar tidak ada transaksi politik. Pertama, karena memang kontribusi nyata Ade Barkah untuk Golkar Jabar sudah sangat nyata. Kedua, ada penjagaan positioning untuk kestabilan gerakan partai,” kata Hadi dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (25/2).

Meski begitu, Hadi menjelaskan, akan terdapat unsur pembeda antara Ade Barkah dan pendahulunya, Dedi Mulyadi. Unsur tersebut kelak terlihat dari pola kepemimpinan dan isu yang dibangun untuk Jawa Barat.

Selama ini, Dedi Mulyadi mengedepankan isu kebudayaan dalam berbagai kesempatan dalam lima tahun terakhir. Sementara, Ade Barkah lebih kepada isu religius. Hal ini tidak lepas dari latar belakang dirinya yang berasal dari Kabupaten Cianjur.

“Aspek ke-Islaman di Cianjur terasa lebih kental. Ini modal buat Kang AB untuk mengisi ruang kosong yang kurang begitu mendapatkan perhatian Dedi Mulyadi. Tentu saja, sifatnya meneruskan karena pola baik AB maupun DM harus berdasarkan AD/ART Partai,” ujarnya.

Saat ditanya tentang prediksi perolehan suara Golkar di DPRD Jawa Barat pada 2024 nanti, Hadi enggan berkomentar.

“Saya belum bisa menjawab ini karena nanti berkaitan dengan kinerja partai secara holistik,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya