Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/RMOL

Politik

Bawaslu Luncurkan IKP, Mahfud MD: Kita Sudah Terbiasa Dengan Kerawanan Pemilu

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 19:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini.

Perihal peluncuran IKP tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Kemenko Polhukam juga memiliki peta kerawanan pemilu.

"Kita punya sendiri juga. Dari Bawaslu juga kita pakai," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).


"Yang penting kan pemilukada itu harus dijaga segala-galanya. Kita sudah terbiasa dengan peta kerawanan itu," imbuh mantan Ketua Mahakamah Konstitusi ini.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menanggapi pertanyaan wartawan terkait tingkat kerawanan pemilu yang cukup tinggi di Manokwari, Papua Barat. Ia menyatakan bahwa Polri juga telah memetakan potensi yang ada di daerah tersebut.

"Polri sudah biasalah memetakan, dulu yang rawan di daerah ini, daerah ini," katanya.

Adapun untuk langkah konkret yang akan dilakukan di 15 kabupaten/kota dan 9 provinsi yang memiliki tingkat kerawan tinggi, sebagaimana yang dicatat Bawaslu dalam IKP 2020, Mahfud enggan menjelaskannya.

"Kalau diantisipasi itu dikatakan kepada media, bocor lagi. Diberitakan, kan, bukan strategi namanya kalau diberitahu semua," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya