Anggota Bawaslu saat memaparkan hasil IKP 2020/RMOL
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020. Isinya, memaparkan sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menerangkan, IKP 2020 menggambarkan sejumlah hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang bersifat demokratis.
"Baik konteks sosial dan politik, keamanan, bebas dan adil penyelenggaraannya, lalu terkait kontestasi. Bagaimana peserta dan parpolnya," ujar Mochammad Afifuddin di Ballroom Red Top Hotel & Convention Centre, Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).
Dalam mengukur kerawanan ini, Bawaslu menggunakan standar kualifikasi rendah, sedang ,dan tinggi di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
Secara rata-rata, dipaparkan Mochammad Afiffuddin, skor indeks kerawanan pemilu tingkat kabupaten/kota sebesar 61,65 persen atau berada di tingkat kualifikasi sedang. Sementara, indeks kerawanan pemilu tingkat provinsi secara rerata berada di skor 73,80 persen, atau tinggi.
Jika dirinci, ada 15 kabupaten/kota yang skor indeks kerawan pemilunya tinggi. Tingkat kerawanan tertinggi ada di Kabupaten Manokwari sebesar 80,89 persen. Kemudian disusul oleh 14 daerah lainnya, yaitu Kabupaten Mamuju (78,01 persen), Kota Makassar (74,94 persen), Kabupaten Lombok Tengah (73,25 persen) dan Kabupaten Waringin Timur (72,48 persen).
Kemudian, ada pula Kabupaten Kepulauan Sula (71,45 persen), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02 persen), Kota Sungai Penuh (70,63 persen), Kabupaten Minahasa Utara (70,62 persen), Kabupaten Pasang Kayu (70,20 persen) Kota Tomohon (66,89 persen), Kota Ternate (66,25 persen), Kabupaten Serang (66,04 persen), Kabupaten Kendal (65,33 persen) dan Kabupaten Sambas (64,53 persen).
Selain itu, untuk pemilu tingkat provinsi yang skor kerawanannya tinggi pertama berada di Sulawesi Utara dengan skor 86,42 persen. Lalu disusul oleh Sulawesi Tengah (81,05 persen), Sumatera Barat (80,86 persen), Jambi (73,69 persen), Bengkulu (72,08 persen), Kalimantan Tengah (70,08 persen), Kalimantan Selatan (69,70 persen), Kepulauan Riau (67,43 persen) dan Kalimantan Utara (62,87 persen).
"Setelah IKP ini diluncurkan, semua pihak bergandengan tangan agar kerawanan tidak terjadi di 2020," tambah Mochammad Afifuddin.
