Berita

Ilustrasi/Net

Politik

DPR Minta Seleksi Dirut TVRI Dihentikan Sementara

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pengawas TVRI diminta menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama TVRI. Alasannya, Komisi I DPR RI mesti berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dahulu dalam rangka mencari solusi untuk penertiban anggaran.

Begitu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Dewas LPP TVRI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

"Jadi kita dahulukan itu terlebih dahulu, kita akan mencari solusi dengan Kementerian Keuangan di saat yang bersamaan kita ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu bisa tertib administrasi dan tertib anggarannya," kata Meutya Hafidz.


Meutya menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk proses seleksi Dirut di TVRI sedianya dilaporkan kepada DPR. Selanjutnya, Komisi I DPR akan memanggil Kemenkeu dalam rangka mencari solusi.

"Namun, calon-calon yang sudah mengikuti prosesnya tidak perlu khawatir karena akan dilanjutkan dalam proses berikutnya, kalau memang ini disetujui untuk dilanjutkan kembali," tuturnya.

Atas dasar itu, Komisi I DPR meminta agar proses seleksi mencari pengganti eks Dirut TVRI, Helmy Yayta itu dihentikan sementara guna penertiban anggaran dan administrasi.

"Pelaporan terhadap penggunaan anggaran itu perlu dilaporkan ke Komisi I DPR RI sehingga ya kita minta untuk memberhentikan terlebih dahulu," demikian Meutya Hafidz.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya